:
Oleh Eko Budiono, Minggu, 22 Mei 2016 | 08:31 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 194
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, sudah ada kemajuan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pendanaan pilkada serentak 2017.
"Progres penandatanganan NPHD sudah bagus dan menunjukkan kemajuan," kata Tjahjo, dalam siaran persnya Sabtu (21/5).
Menurut Mendagri, NPHD dengan Komisi Pemilihan Umum telah ditandatangani sebanyak 71 daerah.
Mendagri menyebutkan NPHD untuk pengamanan pilkada serentak 2017 juga telah ditandatangani sebanyak delapan daerah. Ia mengatakan untuk daerah yang belum menandatangani NPHD dengan KPU, akan diupayakan selesai sebelum 22 Mei 2016.
"Sedangkan NPHD dengan Panwas kabupaten/kota akan dilakukan setelah pembentukan Panwas, yang memang belum terbentuk hingga saat ini," tegasnya.
Sedangkan komisioner KPU RI Arif Budiman, berharap semua daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2017 untuk segera mendapatkan kepastian anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan.
Arif mengatakan pihaknya telah membuat satu format penyusunan NPHD yang menjadi acuan semua daerah. “Disitulah format kita untuk menandatangani kesepakatan antara yang menyediakan dana dan menggunakan dana,” ungkapnya.
Ia menambahkan berdasarkan catatan evaluasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, banyak daerah yang bermasalah dalam hal anggaran.
Pilkada Serentak 2017 akan diselenggarakan di 102 daerah, dan dilangsungkan di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada semester kedua 2016, dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.