Pemerintah Upayakan Penguatan Perbatasan

:


Oleh Eko Budiono, Jumat, 20 Mei 2016 | 02:20 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 286


Jakarta, InfoPublik - Permasalahan perbatasan dengan negara tetangga masih cukup kompleks. Hal tersebut disebabkan banyak titik titik rawan yang menjadi pintu masuk ilegal.

“Sejauh ini masih ada 39 titik jalur tikus di Kepulauan Riau yang menjadi pintu masuk narkoba dan barang ilegal,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kamis (19/5).

Menurut Mendagri, penguatan di perbatasan masih harus dilakukan untuk bisa menjaga kedaulatan.

“Memang ada sekitar 120 Warga Negara Asing (WNA) yang bebas keluar masuk melalui perbatasan,” tegasnya.

Mendagri menyebutkan salah satu masalah perbatasan yang krusial adalah sepanjang Kalimantan dengan Malaysia. Hal ini mengakibatkan tak jarang dari warga sekitar yang memiliki identitas ganda, baik identitas Indonesia maupun Malaysia.

Ia mengatakan salah satu kendalanya adalah tapal batas yang masih menjadi perdebatan. "Satu langkah bisa langsung masuk ke Malaysia, langkah mundur ke Indonesia," ungkapnya.

Tjahjo mengatakan hal tersebut harus segera diselesaikan pada tahun depan. Sebab menurutnya, hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin menjaga kedaulatan bangsa.

Pemerintah, katanya, telah  menugaskan kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk menggarap komponen seperti membangun Gapura, membenahi tapal batas dan membangun tugu yang mencirikan Indonesia.

Ia menambahkan pihaknya sudah berkordinasi dengan Panglima TNI untuk mengerahkan kekuatannya untuk membangun perbatasan. Salah satu tugas dari TNI adalah membuka jalan yang selama ini masih berupa hutan dan rawa.

“TNI nantinya selain bertugas berjaga di seputaran perbatasan, juga akan membangun pangkalan udara dan pelabuhan,” katanya.

Tjahjo mengatakan, saat ini sudah ada pembangunan paralel yang dikerjakan oleh TNI di poros perbatasan sepanjang 400 kilometer. Selain itu, sudah ada 10 pangkalan udara ukuran sedang yang bisa memuat pesawat militer dan pesawat perintis. Ada juga peremajaan 10 fasilitas pelabuhan.