Menkominfo Dukung Rencana Rasionalisasi PNS

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung rencana pemerintah yang akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kementerian Kominfo.

"Pemerintah jelas, bahwa ada rencana rasionalisasi PNS, saya garis bawahi Insya Allah harus terjadi di Kominfo juga. Kalau yang tidak memberikan nilai tambah pada proses, mohon maaf bisa terkena rasionalisasi," kata Rudiantara saat melantik 356 Pejabat eselon II, III dan IV dalam rangka perubahan Nomenklatur Organisasi Kemkominfo, di kantor Kemkominfo, Jakarta, Kamis (19/5).

Namun demikian, lanjut Menteri Rudiantara, bagi PNS yang kembali kinerjanya baik diberikan karpet merah atau promosi untuk maju terus.

Ia menjelaskan ada penilaian dalam konteks rasionalisasi yaitu pertama dilihat dari kinerja.  Meski kepangkatan dan administrasi itu penting, tapi bukan nomor satu.

"Bagi saya, bagi kita dan bagi pemerintah, bagi Indonesia nomor satu adalah kinerja, yang lain persyaratannya harus memenuhi. Jadi ukurannya adalah kinerja," katanya.

Kedua, pegawai yang punya kinerja atau yang tidak punya kinerja pendapatannya sama tapi benar-benar berdasarkan kinerja.

"Saya menandatangani SKP dan lain sebagainya. Dan saya tidak pernah kalau ada eselon 2, saya nilai setuju, karena yang paling mengetahui adalah atasannya. Mungkin saja karena atasan sungkan, karena kerja dibantu terus dari bawahan ngasih nilainya besar, tapi belum tentu nilainya besar itu bagus kinerja,” katanya.

Bagi saya nilai kinerja angka diatas 80 sama saja nilai 60. Jadi kita tidak lagi seperti itu, kita benar-benar berdasarkan kinerja, tegasnya.

Menteri Rudiantara juga menyebutkan bagi PNS yang memiliki kinerja baik, punya kompentensi dan kapasitas sudah pasti dipertahankan bahkan akan dipromosikan.

Kemudian PNS yang masih berkinerja, tapi tidak punya kompetensi dan kapasitas atau kurang, masih ada umur untuk berkarya,  itu dimasukan diklat, saya sudah minta biaya diklat tahun ini, dua atau tiga kali lipat, tapi diklatnya bukan untuk adminstrasi kepangkatan ini hanya sifatnya rutin prioritasnya dan nomor sekian. Tapi bagaimana kita meningkatkan kapasitas kompetensi.

Ia mencontohkan ada kinerja bagus, kerja bagus. Tapi kalau hanya mengejar jenjang kepangkatan pihaknya akan coret untuk diusulkan menduduki jebatan.

"Memang ada pelatihan yang diikuti secara administrasi tapi kalau ada orang mengejar jenjang kepangkatan, saya akan coret. Kedepan, nantinya yang namanya Diklat itu, tidak lagi di bawah kesekjenan tapi dibawah Litbang SDM sehingga fokus nantinya.”

Sementara itu, PNS yang tidak mempunyai kinerja, atau kinerjanya belum kelihatan tapi sebenarnya kompetensi dan kapasitasnya bagus, dilihat dari cara kerja, dan masih kinerja belum kelihatan. orang seperti ini akan lakukan mutasi atau rotasi.

Selain itu, yang tidak mempunya kinerja, kompetensi, kapasitas, tapi ada cukup umur untuk menyumbangkan lagi, mohon maaf masuk kotak dalam rencana rasionalisasi.