:
Oleh Untung S, Jumat, 20 Mei 2016 | 02:10 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 191
Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan rutin menggelar workshop atau pembekalan integritas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pelaksana Harian Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/5) mengatakan KPK sesuai undang-undang bukan hanya berwenang mengenai penindakan hukum, tapi juga memiliki tugas serta kewajiban melakukan pencegahan hingga pendidikan anti korupsi.
“KPK juga akan terus mengawal program-program yang menyangkut atau menggunakan keuangan negara, guna mendukung itu makanya kami punya program pencegahan bukan untuk pejabat saja, swasta hingga calon generasi muda,” kata Yuyuk.
Yuyuk mengungkapkan pihaknya pada Selasa-Rabu (17-18 Mei) baru saja menyelenggarakan workshop integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Banten. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dengan disaksikan Gubernur Banten Rano Karno.
Para peserta terdiri dari delapan pasangan wali kota/bupati dan wakilnya di wilayah Provinsi Banten. Ke-8 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.
Selain itu, para peserta juga terdiri dari para pimpinan legislatif di provinsi itu yakni Ketua DPRD Provinsi Banten serta delapan ketua DPRD dari masing-masing kota dan kabupaten.
Saat itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas.
Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme, serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.
“KPK berharap dari workshop ini mampu menginspirasi para pemimpin daerah untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, kita tahu keteladanan para pemimpin mampu menjadi salah satu faktor kunci perubahan yang lebih baik,” katanya.