:
Oleh Eko Budiono, Minggu, 10 April 2016 | 20:27 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 128
Jakarta, InfoPublik - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai terjadi kompetisi yang tidak setara antara pasangan calon di daerah, jika pejabat daerah yang menjadi peserta.
"Terdapat potensi dan praktik pemanfaatan fasilitas dan kebijakan dari skala kecil maupun besar, sehingga ruang perebutan suara pemilih menjadi tidak adil. Revisi Undang-Undang Pilkada harus mengatisipasinya," ujar Masykurudin di Jakarta, Minggu (10/4).
Menurut Masykurudin, ketidaksetaraan tersebut menjadi faktor kuat keberhasilan pasangan calon. Ia menegaskan kemenangan dan kekalahan calon pada akhirnya hanya ditentukan oleh seberapa kuat dapat memanfaatkan fasilitas negara dan program daerah.
"Kampanye terselubung lantas menjadi alat utama melalui praktik penyalahgunaan program-program pemerintahan demi kepentingan pemenangan," katanya.
Ia berharap siapa saja yang berpotensi menggunakan kekuasaan, kebijakan dan fasilitas negara pada saat yang sama harus dicegah. "Fasilitas dan program daerah tidak diperkenankan untuk dipakai dengan tujuan partisan sempit karena dana negara berasal dari publik," tambahnya.
