Identifikasi tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Identifikasi Pelabuhan Potensial dan Bentuk Kerja Samanya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Triono, mengatakan keterlibatan badan usaha menjadi salah satu alternatif strategis untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di berbagai daerah.
Kerja sama dengan badan usaha diharapkan tidak hanya membuka alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan.
“Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Triono.
Menurutnya, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi laut, penghubung antarpulau, sekaligus bagian penting dalam sistem logistik nasional. Pengembangan pelabuhan yang terencana diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.
Melalui studi tersebut, Ditjen Perhubungan Laut menilai potensi pengembangan pelabuhan berdasarkan sejumlah aspek, antara lain kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia, potensi ekonomi, prospek pasar, arus barang dan penumpang, kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur pendukung, serta aspek teknis dan operasional.
Identifikasi juga mempertimbangkan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan dan arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional. Penilaian tersebut diperlukan agar pelabuhan yang ditawarkan kepada calon mitra memiliki prospek pengembangan dan kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Triono menegaskan, skema kerja sama tidak akan disamaratakan untuk seluruh pelabuhan. Setiap pelabuhan memiliki karakteristik, potensi, serta kebutuhan pengembangan yang berbeda sehingga bentuk kemitraan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kelayakan masing-masing pelabuhan,” jelasnya.
Dalam FGD tersebut, Ditjen Perhubungan Laut juga mengharapkan masukan dari penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan, dan calon mitra investasi untuk menyempurnakan hasil studi. Masukan tersebut terutama diperlukan untuk memastikan hasil identifikasi sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengembangan pelabuhan.
Hasil studi diharapkan dapat menjadi dasar penentuan prioritas pengembangan pelabuhan sekaligus membuka peluang kerja sama yang efektif, transparan, dan saling menguntungkan. Dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang lebih baik, pelabuhan diharapkan mampu mendukung kelancaran arus barang, konektivitas wilayah, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan kerja sama pengembangan pelabuhan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.