Jakarta, InfoPublik – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui penguatan ekosistem halal, perluasan kerja sama internasional, serta harmonisasi jaminan produk halal antarnegara.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan mengatakan, target tersebut menjadi salah satu arah strategis pengembangan industri halal Indonesia yang tidak hanya menyasar pasar domestik, tetapi juga perdagangan halal global.

Hal itu disampaikan Haikal dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2026). Forum yang diselenggarakan BPJPH tersebut mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026. “Indonesia menjadi pusat halal dunia. Jakarta adalah kapital dunia halal,” ujar Haikal.

Menurut Haikal, penguatan posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia akan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan negara-negara mitra. Malaysia menjadi salah satu mitra yang diprioritaskan karena memiliki kedekatan geografis, pasar, serta pengalaman dalam pengembangan ekosistem halal.

Ia mengatakan, Indonesia dan Malaysia ditargetkan membentuk Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Forum bilateral tersebut selanjutnya diproyeksikan menjadi pijakan untuk membangun kerja sama halal yang lebih luas di tingkat ASEAN. “Karena itu mitra kita yang paling dekat adalah Malaysia. Akhir tahun ini kita bentuk Indonesia-Malaysia Halal Council,” katanya.

Haikal menambahkan, BPJPH juga tengah menyiapkan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027. Selanjutnya, forum tersebut diharapkan berkembang menuju pembentukan World Halal Council pada 2028. “Ini sebenarnya persiapan untuk September 2027 kita buat ASEAN Halal Council. Ini akan menjadi rujukan bagi dunia. Insya Allah di tahun 2028 terwujudlah World Halal Council,” ujarnya.

Menurut Ahmad Haikal Hasan, penguatan kerja sama tersebut diperlukan karena perkembangan industri halal telah melampaui batas negara dan tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman.

Halal, kata dia, kini berkembang mencakup berbagai sektor, antara lain kosmetik, obat-obatan, pakaian, tekstil, serta barang gunaan lainnya. “Halal bukan hanya untuk makanan, tetapi juga kosmetik, medis, pakaian, tekstil, dan barang gunaan lainnya. Halal untuk semua,” kata Kepala BPJPH.

Halal dan Kepercayaan Konsumen

Ahmad Haikal Hasan menjelaskan, perkembangan industri halal juga tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan. Jaminan halal semakin terkait dengan kualitas produk, kebersihan, transparansi, keterlacakan rantai pasok, dan kepercayaan konsumen.

Ia menyebut terdapat tiga unsur penting yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal, yakni transparency, traceability, dan trustability. “Halal itu bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol. Halal itu kebersihannya terjaga, transparansinya terjaga, traceability-nya terjaga, dan kepercayaannya terjaga,” jelasnya.

Menurut Haikal, pendekatan tersebut membuat produk halal semakin memiliki relevansi dengan konsumen global. Karena itu, BPJPH mendorong agar halal dipahami sebagai bagian dari upaya membangun produk yang aman, berkualitas, dan memiliki kepastian bagi konsumen.

Pengembangan ekosistem halal juga diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Haikal menyebut pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar. “Dengan halal kita juga bisa melakukan proteksi, di mana para UMKM akan kita berikan kemudahan-kemudahan,” ujarnya.

Siapkan 124 Ribu Pendamping Halal

Dalam kesempatan tersebut, Haikal juga menyampaikan kesiapan BPJPH menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menurutnya, salah satu dukungan yang disiapkan adalah ketersediaan pendamping proses produk halal di berbagai daerah.

Ia menyebut BPJPH saat ini memiliki sekitar 124 ribu pendamping yang disiapkan untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. “Kami sudah memiliki 124 ribu orang pendamping di seluruh Indonesia yang bersiap untuk menyambut wajib halal Oktober,” katanya.

Ahmad Haikal Hasan menambahkan, keberadaan pendamping diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi sekaligus membantu pelaku UMKM memahami persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala BPJPH juga menyampaikan target percepatan layanan sertifikasi halal hingga dapat diselesaikan dalam waktu 1x24 jam dalam kondisi persyaratan dan proses pendampingannya terpenuhi.

Dorong Kerja Sama 48 Negara

H20 Summit 2026 menjadi salah satu ruang BPJPH memperkenalkan ekosistem jaminan produk halal Indonesia kepada masyarakat internasional. Forum tersebut dihadiri perwakilan dari 48 negara.

Haikal mengatakan kehadiran para delegasi menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai kebijakan halal Indonesia.

Menurutnya, sejumlah negara dan pelaku usaha sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait penerapan kebijakan halal Indonesia. BPJPH memilih memperkuat komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai tujuan serta mekanisme kebijakan tersebut. “Yang paling penting itu komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka akan terjadi salah pengertian. Setelah terjadi komunikasi, alhamdulillah semuanya mengerti dan memahami,” katanya.

Haikal menegaskan, kebijakan jaminan produk halal diarahkan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi perdagangan produk halal Indonesia di pasar internasional.

Ia menyebut ekonomi halal memiliki potensi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, kontribusi halal value chain terhadap ekonomi Indonesia disebut mencapai sekitar 27 persen. “Halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk growth economy,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

Dengan penguatan kelembagaan, layanan sertifikasi, pendampingan UMKM, serta kerja sama bilateral dan multilateral, BPJPH menargetkan ekosistem halal Indonesia semakin terhubung dengan rantai pasok halal global.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan dan ekonomi halal dunia melalui standar jaminan halal yang kredibel, layanan yang semakin mudah, serta kemitraan internasional yang lebih kuat.