Kementerian PU Percepat Infrastruktur Publik dengan Skema Konstruksi Terintegrasi

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyediaan infrastruktur publik guna memastikan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memilih sistem delivery pekerjaan konstruksi terbaik untuk mencapai hasil akhir yang optimal.

"Infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendukung Asta-Cita Presiden 2024-2029. Program seperti swasembada pangan, energi, air, layanan kesehatan, penguatan pertahanan dan keamanan, serta hilirisasi industri memerlukan dukungan infrastruktur yang andal," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Jumat (8/11/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PU, Dicki Rinaldi, menyoroti skema Engineering-Procurement-Construction (EPC) sebagai salah satu Project Delivery System (PDS) yang kian banyak digunakan dalam proyek-proyek migas. "Di Kementerian PU, kami masih banyak menggunakan skema design and build, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur untuk event nasional dan internasional, serta proyek Ibu Kota Negara (IKN)," jelasnya dalam Konferensi Mengakselerasi Proyek Konstruksi di ICE-BSD, Tangerang, Banten, Kamis (7/11/2024).

Dicki memaparkan keunggulan skema konstruksi terintegrasi, yakni kepraktisan karena pemilik proyek hanya perlu bekerja sama dengan satu penyedia jasa yang bertanggung jawab atas desain, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi. Hal ini mempermudah proses koordinasi dan meningkatkan efisiensi proyek.

"Penyedia Jasa Konstruksi Terintegrasi harus memiliki kemampuan teknis dan manajemen proyek yang unggul, serta komitmen terhadap kualitas," tambah Dicki. Ia juga berharap mitra jasa konstruksi dapat berperan sebagai inkubator pengembangan kapasitas dan daya saing, menciptakan ekosistem konstruksi yang profesional, berintegritas, dan menjunjung etika bisnis.

Lebih lanjut, Dicki menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif dari semua stakeholder. "Kami berharap melalui konferensi ini, seluruh mitra jasa konstruksi dapat memperkuat komitmen untuk terus membangun ekosistem usaha yang sehat dan berintegritas," ucapnya.

Dicki mengakhiri dengan ajakan untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang penerapan skema EPC dalam pembangunan infrastruktur. "Saya mengundang semua stakeholder untuk berdiskusi dan melakukan knowledge sharing, sehingga kita dapat menentukan apakah skema EPC dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik," pungkasnya.