Kementerian PU Perkuat Kolaborasi dengan Daerah untuk Pembangunan Inklusif

Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berorientasi kepada rakyat.

Komitmen itu disampaikan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang bertema “Implementasi Asta-Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara tersebut berlangsung di Bogor, Kamis (7/11/2024), dan dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, serta seluruh jajaran Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.

"Kementerian PU siap mendukung pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan demi kesejahteraan rakyat melalui program-program yang mendukung swasembada pangan, energi, dan air," kata Dody dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Sebagai langkah awal, Kementerian PU telah menyiapkan strategi Quick Wins untuk mempercepat keberlanjutan pembangunan. Program ini meliputi ketahanan pangan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta proyek-proyek strategis seperti pembangunan Giant Sea Wall, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), peningkatan infrastruktur konektivitas, pembangunan pasar rakyat, penyediaan air minum dan sanitasi, sarana olahraga, penataan kawasan, serta fasilitas kesehatan.

"Kami akan menyelesaikan beberapa proyek bendungan guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, serta melanjutkan revitalisasi sarana pendidikan. Selain itu, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan food estate di berbagai daerah dan proyek-proyek prioritas di IKN," jelas Dody.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa visi pembangunan infrastruktur ke depan adalah untuk menciptakan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. AHY berharap pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, serta mendukung hilirisasi dan digitalisasi di berbagai sektor.

“Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan memainkan peran penting dalam mencapai Asta-Cita. Dengan infrastruktur yang tepat, kita berharap percepatan konektivitas antar daerah dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan mobilitas ekonomi dan sosial, sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud,” terang AHY.

AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap sinergi antara kementerian teknis di tingkat pusat dan jajaran Forkopimda di daerah dapat diwujudkan dengan mengatasi ego sektoral yang kerap menjadi hambatan. "Dengan Kemenko baru ini, saya ingin mengorkestrasi pembangunan infrastruktur secara komprehensif. Jika ada kendala, mari kita sampaikan secara terbuka," ujar Menko AHY.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada rakyat, pemerintah berupaya mendorong kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.