Pemprov DKI Jakarta Perkuat Ketahanan Pangan lewat Urban Farming

Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menggandeng berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan PT Pupuk Indonesia, untuk mendukung program urban farming guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Sebagai bentuk sinergi tersebut, dilakukan penyerahan pupuk dan bibit tanaman pangan kepada 31 kelompok tani di Jakarta. Acara penyerahan ini berlangsung di Jalan M. Kahfi I, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024. Jenis bibit yang diserahkan mencakup tanaman pangan seperti cabai, bawang, jagung, pepaya, kacang panjang, alpukat, serta lebah madu.

“Sinergi yang dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara atas penyaluran pupuk dan benih tanaman ini adalah langkah penting. Ini bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pupuk Indonesia dan Perumda PAM Jaya,” ujar Heru Budi Hartono dalam siaran pers Pemprov Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Heru berharap sinergi lintas sektor ini dapat menjadi contoh dan mendorong sektor lain, baik swasta, BUMN, maupun BUMD, untuk ikut serta dalam mendukung kegiatan urban farming. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di Jakarta.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi perusahaan lain untuk berkolaborasi dalam membangun ketahanan pangan dan mendorong urban farming di Jakarta,” tambahnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus mendorong pemanfaatan aset-aset milik pemerintah untuk kegiatan urban farming. Salah satu contohnya adalah Kelompok Tani Muda Berdaya, yang memanfaatkan lahan milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk produksi pertanian.

“Keterbatasan lahan di Jakarta tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam melakukan urban farming. Ini tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga melestarikan lingkungan dan menjadi sumber pendapatan,” jelas Suharini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Danang Suryo Wibowo, menegaskan pentingnya pendampingan hukum dalam penyaluran pupuk dan benih ini. Menurutnya, kegiatan CSR oleh BUMD dan BUMN seperti yang dilakukan PT Pupuk Indonesia adalah bentuk tanggung jawab untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota.

“Kegiatan ini adalah bagian dari kewajiban BUMN dan BUMD sesuai dengan peraturan, dan kami memastikan hal ini berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Danang.

Bantuan yang diberikan dalam program ini meliputi 18,15 ton pupuk yang terdiri dari urea, TSP (Triple Superphosphate), dan KCL (Kalium Klorida), serta 1,052 ton benih dari 25 jenis tanaman. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertanian kota seluas 18,85 hektare selama satu tahun. Kegiatan penanaman akan dimulai seiring dengan datangnya musim hujan di Jakarta.

Kegiatan itu dihadiri oleh beberapa pejabat, termasuk Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI Rudi Margono, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, serta Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin.

Melalui program itu, Pemprov DKI Jakarta berharap urban farming dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jakarta, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pertanian kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.