Berubah Status, Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Bekasi Harus Tingkatkan Kualitas

Jakarta, InfoPublik – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh, berharap dengan telah ditetapkannya status Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), akan mendorong menciptakan inovasi, pembaruan, serta peningkatan jasa dan layanan kepada masyarakat.

"Melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.392/KMK.05/2022 tanggal 23 September 2022 lalu, Kementerian Keuangan telah menetapkan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)," ungkap Amirulloh dalam keterangan resminya pada Jumat (7/10/2022).

Dengan status BLU yang telah diberikan tersebut, dirinya mengharapkan BPLJSKB memiliki mindset baru sebagai satker BLU yang berbeda dari satker yang lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

"BLU BPLJSKB harus dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu dan proses bisnis meskipun tidak mengutamakan profit serta dapat bersaing dengan sektor bisnis," ujarnya.

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

"Terdapat tujuh pelayanan yang saat ini dilaksanakan oleh BPLJSKB, yaitu: pengujian fisik kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan di wilayah provinsi DKI Jakarta, uji sampel kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor konversi, pengujian modifikasi, pengujian emisi CO2 dan/atau konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, dan pengujian terhadap pengembangan prototype teknologi kendaraan bermotor," jabarnya.

Di samping itu, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sedang mengusahakan untuk penambahan fasilitas pengujian kendaraan berstandar internasional pada BPLJSKB melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Proving Ground yang direncanakan akan mulai beroperasi pada pertengahan 2025.

Dengan penambahan fasilitas pengujian tersebut, diharapkan akan meningkatkan pelayanan pengujian pada BPLJSKB, dimana saat ini BPLJSKB menghadapi tantangan dan juga peluang berupa:

1. Perkembangan regulasi dan teknologi pada kendaraan bermotor yang mengacu pada standar internasional;
2. Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN;
3. Terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN.

"Posisi sampai dengan Oktober 2022, realisasi pendapatan PNBP yang telah diterima oleh BPLJSKB adalah sebesar Rp15,158 miliar dari target pendapatan PNBP 2022 sebesar Rp15 miliar atau 101,06 persen. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang membanggakan karena BPLJSKB dapat memenuhi target tahunan pendapatan PNBP 2022. Kemudian seiring dengan peningkatan pelayanan dan jumlah pelayanan pengujian, pada 2023 diproyeksikan BPLJSKB akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp20,7 miliar," lanjut Amirulloh.

Sementara itu, Kepala BPLJSKB, Yusuf Nugroho, menargetkan PNBP di BPLJSKB 2022 sebesar Rp15 miliar. "Saat ini total penerimaan mencapai Rp15.678.866.328. PNBP BPLJSKB pada 2022 per 23 September 2022 sebesar Rp14.786.426.328. PNBP BPLJSKB terhitung dari 24 September 2022 s/d 6 Oktober 2022 sebanyak 50 transaksi sebesar Rp892.440.000," rincinya.

Amirulloh berharap tercipta mindset yang harus dimiliki oleh para pengelola BLU BPLJSKB sehingga BLU dapat terus adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnisnya.

"Saya mengharapkan, kedepan BLU BPLJSKB akan dapat bertransformasi menjadi unit kerja yang lebih agile dan adaptif dalam perubahan kebutuhan jasa layanan pengujian, mendorong perkembangan inovasi jasa layanan pengujian tipe kendaraan bermotor, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan, meningkatkan profesionalitas dan integritas pelayanan, lebih optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, baik oleh sendiri maupun kerja sama dengan mitra, serta mampu mengenali tantangan dan risiko pada masa mendatang," pungkasnya.