:
Oleh Baheramsyah, Sabtu, 3 Desember 2016 | 22:53 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta,InfoPublik - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat penganuhgerahan gelar doktor honoris causa dari Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (3/12).
Dalam orasinya, Susi mengajak masyarakat untuk tetap konsisten menjalankan tata kelola perikanan di Indonesia.
Menurut Susi, upaya Indonesia dalam memerangi illegal fishing di tingkat global sudah selayaknya terintegrasi pada suatu sistem sehingga tidak hanya berlaku pada kepemimpinan politik tertentu saja. Susi mengatakan, peran Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya perikanan bertanggung jawab dan negara yang melaksanakan penegakan hukum dengan tegas harus diperkuat tanpa pandang bulu dan adil.
"Upaya yang kita lakukan seyogyanya jangan sampai pandang bulu. Kita harus bisa melakukan penguatan aparat penegakan hukum juga memaksimalkan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral dan pendayagunaan teknologi," ungkap Susi dalam keterangannya, Sabtu (3/12).
Setelah upaya pemberantasan IUU fishing berhasil menumbuhkan efek jera (deterrent effect), lanjut Susi, peluang pengelolaan perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan terbuka lebar. "Saat ini, stok ikan semakin banyak dan nelayan Indonesia mulai dapat menikmati kekayaan laut Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri, setelah berpuluh-puluh tahun dieksploitasi oleh kapal ikan asing dan eks-asing."
Meski demikian, Susi menyadari tetap ada tantangan ke depannya. Dia menilai, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa adalah konsistensi kita dalam melaksanakan reformasi tata kelola perikanan.
"Tantangan terbesar biasanya adalah konsistensi dari elemen pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Untuk itu, mari jaga konsistensi kita semua untuk melakukan reformasi tata kelola kelautan dan perikanan," ujar Susi.
Adapun reformasi tata kelola yang dilakukan saat ini antara lain menyempurnakan metoda perhitungan stok sumber daya ikan, menyediakan data yang terpercaya, akuntabel, dan terintegrasi, mengoptimalkan perizinan sebagai perangkat pengawasan kepatuhan pemegang izin, mengembangkan proses perizinan yang transparan, memperbaiki mutu pelayanan perizinan dan lainnya.
Menurut Susi, saat ini merupakan momentum yang baik bagi lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk ikut serta mewujudkan visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Yaitu dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat," Tuturnya.