DPR Nilai Singapura Gunakan Standar Ganda

Jakarta, InfoPublik - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai pemerintah Singapura menerapkan standar ganda dalam menyikapi kebijakan Indonesia memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Ini dikatakan politikus Gerindra itu menyikapi kebijakan perbankan swasta Singapura yang dikabarkan membeberkan nama-nama nasabah peserta pengampunan kepada kepolisian setempat. Alasannya, amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu.

"Itu sikap yang tidak arif dan memberi kesan standar ganda," kata Heri di Jakarta, senin (19/9).

Pemerintah Singapura, katanya, pernah berkata bahwa penghindaran pajak adalah kriminal. Kemudian mereka menganjurkan kepada semua perbankan di Singapura untuk mendukung nasabahnya yang ingin ikut tax amnesty di Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang ikut dalam program Financial Action Task Force (FATF), ia menilai wajar bila Singapura menegakkan aturan yang tertuang dalam FATF. Yaitu kewajiban bagi bank untuk menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang dianggap mencurigakan. Hal itu dilakukan dalam rangka mendeteksi aktivitas ilegal atau kegiatan pencucian uang.

Namun, politikus asal Jawa Barat itu menilai WNI sebagai nasabah bank di Singapura yang ikut program tax amnesty Indonesia, tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal. "Namanya juga amnesti," tambahnya.