Jaga Data Digital Ekspor Impor, Kementan Gandeng Sandi Negara

:


Oleh Baheramsyah, Sabtu, 11 Juni 2016 | 11:49 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 989


Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Sandi Negara guna menjaga keamanan data-data yang bersifat rahasia.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Kementan mendapatkan Certificate Authority (CA) yang sangat diperlukan dalam transaksi internasional di era digital saat ini.

Pasalnya, sebagian besar negara-negara pengimpor produk pertanian, khususnya yang berasal dari Eropa, mempersyaratkan adanya CA untuk transaksi daring demi memenuhi aspek keamanan, kerahasiaan dan keaslian data informasi.

“Ini era informasi teknologi, jelas harus ada pengamanan-pengamanan lebih. Contoh saja, kadang, surat keputusan ekspor dan impor baru mau ditandatangan tapi sudah menyebar kemana-mana. Itulah mengapa kita perlu adanya kerja sama ini,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai menandatangani perjanjian di sela-sela rapat koordinasi pangan nasional di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (10/6).

Penerapan kerja sama itu, ungkap Amran, juga dapat mencegah adanya penyelundupan  dengan modus pemalsuan sertifikat kesehatan di Badan Karantina Pertanian.

“Intinya kita perlu lembaga yang berwenang untuk menerbitkan, memvalidasi dan mengelola sertifikat digital untuk transaksi sistem elektronik.”

CA tersebut akan digunakan pertama kali untuk mengawal kegiatan ekspor impor produk pertanian, yaitu pertukaran Sanitary Phytosanitary secara elektronk, antara Indonesia dan Belanda.

Adapun, Kepala Lembaga Sandi Negara Djoko Setiadi menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian itu.

“Kementerian Pertanian adalah lembaga pertama di Indonesia yang menyelenggarakan otorisasi sertifikat digital dalam transaksi dagang elektronik antar negara. Karena kami satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan itu, wajib bagi kami untuk membantu mengamankan jaringan informasi teknologi di seluruh kementerian dan lembaga di negeri ini,” ucap Djoko.

Djoko berharap akan ada lebih banyak lembaga negara yang mengaplikasikan kerja sama tersebut, terlebih lagi karena sifatnya yang bebas biaya.

“Kami siap membantu karena ini sifatnya untuk menjaga keamanan nasional.”