:
Oleh Masfardi, Jumat, 10 Juni 2016 | 11:41 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 487
Jakarta, InfoPublik- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khairun mendukung upaya pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) Polri untuk mengawasi pelaku usaha terkait harga kebutuhan pokok.
“Mereka tidak hanya sekadar mengejar keuntungan, tapi harus berada di jalur yang benar. Hati mereka harus Merah Putih, sehingga selain untuk mencari untung, juga memperhatikan kondisi rakyat Indonesia,” kata Herman di Jakarta, Jumat (10/6).
Mengenai harga daging yang masih tinggi, UU Peternakan Hewan telh mengatur kebutuhan konsumsi daging 2,2 kg perkapita pertahun, yang diharapkan diproduksi dalam negeri, tapi nyatanya tidak cukup. Dari kebutuhan 600 ribu ton pertahun, rata-rata produksi dalam negeri hanya 400 ribu ton. Sisanya harus diimpor, baik dalam bentuk bangkalan maupun daging beku.
"Menghadapi puasa dan Lebaran, pemintaan naik dua kali lipat, namun stok impor tidak diawasi. Di sana kemungkinan terjadi spekulasi harga yang terindikasi terjadi pelanggaran hukum," jelasnya.
Karena itu, Mabes Polri merespon kondisi itu dengan membentuk satgas, agar lebih mudah mencari pelakunya. Siapa yang melakukan impor daging dan menjualnya kemana, sebenarnya sudah bisa diketahui, tinggal melakukan tindak hukum saja.
Dia mengingatkan masa yang sangat rawan terjadi kenaikan harga, harus diantisipasi pemerintah, pada H-10 hingga H+10. "Itu akan menjadi arena permainan harga kebutuhan pokok tersebut," katanya.
Hal itu tidak bisa dihindari, karena jumlah penjual berkurang, sementara permintaan naik. Satgas Polri perlu menelusurinya.
Demikian pula dengan biaya transportasi menjelang Lebaran yang juga bisa naik dua kali lipat dari biasanya, itu membuat harga daging sulit diturunkan.