DPR Dukung Pembentukan Satgas Polri Awasi Harga Kebutuhan Pokok

Jakarta, InfoPublik- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khairun mendukung upaya pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) Polri untuk mengawasi pelaku usaha terkait harga kebutuhan pokok.

“Mereka tidak hanya sekadar  mengejar keuntungan, tapi harus berada di jalur yang benar. Hati mereka harus Merah Putih, sehingga selain untuk mencari untung, juga memperhatikan kondisi rakyat Indonesia,” kata  Herman  di Jakarta, Jumat (10/6).

Mengenai harga daging yang masih  tinggi, UU Peternakan Hewan telh mengatur kebutuhan   konsumsi daging 2,2 kg perkapita pertahun, yang diharapkan diproduksi dalam negeri, tapi nyatanya tidak cukup. Dari kebutuhan 600 ribu ton pertahun, rata-rata  produksi dalam negeri hanya 400 ribu ton. Sisanya harus diimpor,  baik dalam bentuk bangkalan maupun daging beku.

"Menghadapi puasa dan Lebaran, pemintaan naik dua kali lipat, namun stok impor tidak diawasi. Di sana kemungkinan terjadi spekulasi harga yang terindikasi terjadi pelanggaran hukum," jelasnya.

Karena itu, Mabes Polri merespon kondisi itu dengan membentuk satgas, agar  lebih mudah  mencari pelakunya. Siapa yang melakukan impor daging dan menjualnya kemana, sebenarnya sudah bisa diketahui, tinggal melakukan tindak hukum saja.

Dia mengingatkan  masa yang sangat rawan terjadi kenaikan harga, harus diantisipasi pemerintah,  pada H-10 hingga H+10. "Itu akan menjadi arena permainan harga kebutuhan pokok tersebut," katanya.

Hal itu tidak bisa dihindari, karena jumlah penjual berkurang, sementara permintaan naik. Satgas Polri  perlu menelusurinya.

Demikian pula dengan biaya transportasi menjelang Lebaran yang juga bisa naik dua kali lipat dari biasanya, itu  membuat harga daging sulit diturunkan.