BI - Pemerintah Bahas Logistik dan Pangan di NTT

:


Oleh Amrln, Kamis, 11 Februari 2016 | 11:40 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 237


Jakarta, InfoPublik - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengatakan Bank Indonesia dan pemerintah berencana menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan logistik dan ketahanan pangan nasional.

"Rakor akan diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Februari 2016 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan turut melibatkan pemerintah daerah setempat," kata Tirta di Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut Tirta, pembahasan diharapkan menghasilkan komitmen dan langkah-langkah yang dapat memberi solusi bagi permasalahan daya dukung logistik yang belum memadai dan kapasitas produksi pangan yang terbatas, baik di NTT maupun tingkat nasional.

Ia menjelaskan, rakor yang akan diselenggarakan di Kupang kali ini merupakan inisiasi Bank Indonesia yang rutin dilaksanakan per-triwulan, sejak Agustus 2014. Rakor pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait ekonomi di daerah, yang terkait juga dengan permasalahan nasional.

Sebelumnya, rakor pernah dilaksanakan di Manado, Bandung, Ambon, Jakarta, Balikpapan dan Yogyakarta. Tema yang diangkat di tiap daerah berbeda-beda, mempertimbangkan kekhususan permasalahan masing-masing daerah.

Dalam rakor di Kupang, lanjutnya, hal yang akan dibahas antara lain dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah.

Rakor ini juga akan mencermati kendala pembenahan logistik pangan di NTT, serta langkah kebijakan yang dapat ditempuh lebih lanjut.

"Secara khusus, langkah kebijakan diharapkan dapat memperkuat upaya pembenahan sistem logistik pangan, memperkuat kapasitas produksi pangan serta koordinasi kebijakan pusat dan daerah dan peran aktif Bank Indonesia," ujarnya.

Ditambahkannya, dari sisi nasional, pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional lima tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik.

Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto dari 23,6 persen di tahun 2015 menjadi 19,2 persen pada tahun 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis.

"Selain itu, bagi Bank Indonesia, upaya untuk mempercepat pembenahan logistik pangan dan kapasitas produksi pangan dapat memberikan optimisme bagi terjaganya stabilitas harga di daerah yang pada gilirannya akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional," pungkasnya.