:
Oleh Masfardi, Kamis, 21 Januari 2016 | 13:43 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 385
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah harus memberikan penguatan dengan pendampingan dan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) Mina, agar nelayan Indonesia bisa bangkit.
“Kondisi saat potensi perikanan bisa lebih baik, dengan adanya kebijakan dari Menteri Keluatan dan Perikanan, sehingga potensi perikanan bisa dikelola kembali dengan jumlah yang cukup besar," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khairun di Jakarta, Kamis (21/1).
Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai pendamping. "Tanpa pendamping siapa yang mengawal nelayan? Jangan ada lagi anekdot KUD Nelayan untung duluan," katanya.
Yang penting, katanya, ketua KUD memiliki komitmen yang bisa menyatu dengan para nelayan. Kondisi ketuanya harus cukup mapan, sehingga tidak memikirkan keuntungan dari organisasi yang dipimpinnya.
Hanya saja, lanjutnya, untuk menigkatkan produksi tangkap sulit tercapai. Hal itu disebabkan hampir 80 persen nelayan masih mempergunakan kapal di bawah 10 gross ton, sehingga sulit menjangkau luas areal perairan Indonesia.
Kemudian pula, nelayan dihadapkan pada musim barat dan timur. Di musim barat nelayan harus istirahat menangkap ikan dan hanya pada musim timur bisa melaut. Situasi ini jelas tidak berimbang, karena melaut tidak efektif hanya empat bulan. "Untuk mengisi kekosongan tidak melaut itulah harus diperhatikan dan dicarikan solusinya," jelasnya.
Pemerintahan sebelumnya pernah mendorong pengadaan kapal dengan kapasitas 30 gross ton. Tujuanya untuk tidak dihadapkan pada musim yang ada dan memperluas daerah tangkapan.