:
Oleh Baheramsyah, Minggu, 17 Januari 2016 | 22:33 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 465
Jakarta, InfoPUblik - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Rokhmin Dahuri yang juga pengamat perikanan menyampaikan apresiasi pemerintah yang terus meningkatkan kawasan maritim sebagai bagian dari identitas bangsa.
Namun, lanjutnya peningkatan tersebut harus seimbang dan berimbas kepada kesejahteraan nelayan dan perekonomian masyarakat.
“Kemaritiman secara nasional dari sudut pandang objektif dan sebagai orang profesional. Dari kacamata penegakan kedaulatan dan konservasi lingkungan sudah pada jalur yang benar. Seperti meledakkan kapal, pembenahan kapal eks asing itu sudah bagus sekali,” ungkap Rokhmin Dahuri di sela kegiatannya di Cirebon, Minggu (17/1).
Dia pun menyayangkan keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seakan tidak berimbas kepada kesejahteraan nelayan.
Ini terlihat, menurunnya produksi ikan yang ada di setiap sentra produksi perikanan. Hingga berdampak kepada puluhan nelayan pantura melakukan demo.
Rokhmin menilai kebijakan dua menteri tersebut, dari sisi ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan masih negatif. “Seperti larangan menggunakan alat tangkap seharusnya ada solusi agar nelayan bisa tetap hidup. Larangan jual beli lobster dibawah berat 200 gram juga. Selain itu mengenai transhipmen atau pemindahan muatan di tengah laut juga harus lebih dikaji lagi,” sebutnya.
Disebutkan, menurunnya tingkat kesejahteraan serta ekonomi nelayan dan masyarakat menjadi tidak selaras dengan persoalan utama pemerintah pusat yakni mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.
“Perkuat armada perikanan nasional dengan meledakan kapal benar untuk shock terapi, tapi begitu laut tidak dimanfaatkan oleh kita maka berpotensi lagi adanya kongkalingkong terkait ilegal fishing,” sebutnya.
