RI Inginkan Perdamaian untuk Rusia-Ukraina

:


Oleh Eko Budiono, Jumat, 11 Februari 2022 | 08:12 WIB - Redaktur: Untung S - 882


Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu), RI Retno Marsudi, mengharapkan Rusia dan Ukraina melakukan dialog terkait konflik untuk menyelesaikan konflik kedua negara.

Hal itu disampaikan Kepala Biro dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Achmad Rizal Purnama, melalui keterangan tertulis, Kamis (10/2/2022).

"Ibu Menlu Retno berbicara dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov kemarin, dan menyampaikan pesan perdamaian agar semua pihak memberikan kesempatan bagi dialog dan diplomasi untuk bekerja dalam situasi sulit ini," ujar Achmad Rizal Purnama.

Rizal mengatakan, Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan mengenai perkembangan situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina.

Oleh karena itu, Retno dalam pesannya meminta semua pihak dapat menahan diri.

"Semua negara bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan perdamaian. Sebab konflik tidak ada manfaatnya dan energi dunia saat ini harus diarahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi dunia," ujar Rizal mengutip Retno.

Dalam pembicaraan dengan Lavrov, Retno juga menyampaikan bahwa rakyat dunia tidak menginginkan konflik apalagi perang.

Jika terjadi, lanjutnya, pasti akan berpengaruh pada upaya global untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Intinya di setiap pembicaraan dengan menlu dunia, Retno meminta konflik apapun diselesaikan dengan perundingan dan pembicaraan," kata Rizal.

Sementara itu menyoal situasi di Ukraina, Direktur Perlindungan dan Badan Hukum WNI Kemlu  RI Judha Nugraha, menyampaikan bahwa kondisi terkini di negara tersebut aman dan tenang. Para WNI di sana juga sudah membangun grup WhatsApp guna melaporkan situasi terkini.

"Kondisi di Ukraina normal, dan kondisi WNI di sana sehat, aman, dan tenang," kata Judha.

 Judha mencatat hingga kini terdapat 145 WNI yang tersebar di sejumlah kota Ukraina, termasuk paling banyak berada di ibu kota Kiev.

Menurut Judha, Kemlu hingga kini telah bekerja sama dengan Kedutaan Besar (KBRI)Kiev, Warsawa, dan Moskow bersama kementerian dan lembaga terkait dalam membangun rencana kontingensi untuk antisipasi jika terjadi eskalasi.

"Rencana kontingensi ini merupakan standar yang dimiliki oleh seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri," ujarnya.

Judha menegaskan, rencana kontingensi memuat tiga tahap diantaranya status darurat 3, 2, dan satu yang di dalamnya terdapat parameter masing-masing langkah yang ditetapkan oleh pihak perwakilan Indonesia di luar negeri termasuk di Ukraina. Sementara Keputusan mengevakuasi WNI di Ukraina harus didasarkan pada asesmen kantor perwakilan Indonesia.

Sebelumnya, Rusia dan Ukraina kembali meningkat ketika Moskow menempatkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina.

Langkah ini dikhawatirkan sebagai upaya Rusia untuk menginvasi Ukraina, yang kemudian memicu respon keras termasuk ancaman sanksi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Rusia membantah anggapan tersebut tetapi mengancam akan mengambil tindakan militer kecuali tuntutannya soal jaminan keamanan dipenuhi oleh Barat.

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden