Kemlu RI: Kehadiran Myanmar dalam Pertemuan ASEAN Perlu Penyatuan Pandangan

Jakarta, InfoPublik - Perbedaan yang belum terselesaikan di antara negara-negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, tentang pelibatan junta militer Myanmar menyebabkan perpecahan, dan memicu penundaan pertemuan para menteri luar negeri (Menlu)  yang dijadwalkan pekan ini.

Pada 2021, ASEAN di bawah keketuaan Brunei Darussalam melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Langkah itu diambil terhadap junta Myanmar, karena kudeta militer di negara itu dan penggunaan kekuatan mematikan terhadap kalangan pengunjuk rasa.

Menurut Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu ) RI Abdul Kadir Jailani, masalah pelik tentang kehadiran Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN masih belum terselesaikan.

"Harus diakui bahwa masih diperlukan waktu untuk menyatukan pandangan," kata Kadir melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/1/2022).

Namun, Kadir mengatakan keputusan Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini untuk menunda pertemuan pembukaan dapat dimengerti, mengingat ancaman virus corona varian Omicron.

Kamboja beralasan bahwa kesulitan untuk melakukan perjalanan telah menjadi penghalang kehadiran beberapa menlu ASEAN, sehingga pertemuan harus ditunda.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya implementasi five-point consensus atau lima poin konsensus ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis di Myanmar.

"Indonesia tetap konsisten mengenai pentingnya implementasi five-point consensus dan selama ini karena kita mengetahui belum ada kemajuan yang signifikan di lapangan maka Indonesia juga konsisten dengan keputusan yang pernah diambil oleh ASEAN sebelumnya yaitu Myanmar sebaiknya diwakili oleh representatif non-politik," ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, dalam pengarahan pers di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Lima Poin Konsensus mengenai situasi di Myanmar yakni, pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre atau Pusat Koordinasi ASEAN Untuk Bantuan Kemanusiaan pada Manajemen Bencana

Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.