Dubes RI: Banyak Peluang Ekspor Energi Terbarukan ke Inggris

:


Oleh Eko Budiono, Jumat, 28 Mei 2021 | 16:47 WIB - Redaktur: Untung S - 629


Jakarta, InfoPublik - Duta Besar (Dubes) RI untuk Inggris Desra Percaya mengatakan masih banyak peluang ekspor bahan baku dari Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan di Inggris.

Hal itu disampaikan melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  London yang diterima di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Dubes Desra memimpin tim KBRI London melakukan kunjungan ke Argent Energy, salah satu produsen biodiesel Inggris di Ellesmere Port pada Rabu (26/5/2021).

Kunjungan tim KBRI London itu disambut CEO Argent Energy, Erik Rietkerk dan manajer lapangan perusahaan tersebut, Joe O’Kane.

"Hampir 50 persen dari bahan baku biodiesel yang diolah oleh Argent Energy adalah limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME), di mana sebagian besarnya didatangkan dari Indonesia," kata Rieterk.

Sementara itu, Dubes Desra menuturkan bahwa masih ada banyak lagi peluang ekspor limbah cair kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Inggris tersebut.
 
"Saya undang Argent Energy untuk memanfaatkan peluang ini," ujar Dubes Desra yang juga berkesempatan mengunjungi pabrik milik Argent Energy di daerah Stanlow.

"Peluang untuk investasi biodiesel di Indonesia juga terbuka lebar, dalam rangka mendukung rantai pasok kelapa sawit yang sustainable. KBRI London siap memfasilitasi kerja sama yang baik ini," lanjut Dubes Desra.

Argent Energy berencana untuk menambah impor POME dari Indonesia sampai dengan sekitar 250 ribu ton pada 2022, khususnya karena kualitas POME asal Indonesia dianggap lebih baik dibandingkan dari negara lain.

Pada 2020, Inggris mengimpor kelapa sawit Indonesia (HS Code 1511 dan 1513) senilai 67,9 juta dolar AS, yakni meningkat 10,2 persen dibandingkan impor pada 2019 senilai 61,6 juta dolar AS, menurut data Her Majesty's Revenue & Customs.

Her Majesty's Revenue and Customs adalah departemen non-kementerian Pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pembayaran beberapa bentuk dukungan negara, administrasi peraturan lainnya, termasuk upah minimum nasional dan penerbitan nomor asuransi nasional.
 
(Foto: ANTARA)