:
Oleh Eko Budiono, Jumat, 18 September 2020 | 18:55 WIB - Redaktur: Isma - 482
Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, melakukan komunikasi per telepon guna membahas isu keamanan, antara lain perkembangan situasi di Yaman.
“Saya menyampaikan bahwa Indonesia prihatin dengan perkembangan dan peningkatan ketegangan terkini yang terjadi di Yaman, terutama dampaknya terhadap isu kemanusiaan,” kata Retno melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2020).
Situasi Yaman ini juga telah dibahas di dalam pertemuan Sidang Dewan Keamanan (DK) Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pertemuan tersebut, Utusan Khusus Sekjen PBB Martin Griffith dan Under Secretary General for Humanitarian Affairs dari PBB Mark Lowcock memberikan pengarahan mengenai situasi Yaman.
"Pada dasarnya briefing menyampaikan keadaan yang memprihatinkan di Yaman di mana rakyat Yaman semakin menderita karena konflik yang berkepanjangan. Di dalam briefing juga disampaikan bahaya kelaparan yang mengancam sebagian besar rakyat Yaman,” ujar Retno.
Sejalan dengan apa yang Retno sampaikan dalam pembicaraan per telepon dengan Menlu Saudi dan di dalam pertemuan DK PBB, Indonesia telah menyampaikan posisinya yaitu menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri dan segera menyepakati perjanjian perdamaian (joint declaration) yang digagas oleh Utusan Khusus Sekjen PBB.
Kemudian, Indonesia mengecam serangan yang dilakukan pihak Houthi ke wilayah negara tetangga termasuk ke Arab Saudi serta menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi kemanusiaan di lapangan, terutama di masa pandemi dan menekankan pentingnya melindungi rakyat sipil.
“Indonesia juga mengimbau agar Bandara Sanaa’ kembali dapat beroperasi mengingat bandara tersebut merupakan pintu masuk bantuan kemanusiaan yang diperlukan rakyat Yaman,” kata Retno.
Sementara itu, Yaman mengalami krisis kemanusian terparah di dunia.
Pihak yang bertikai baik pemerintah maupun kelompok oposisi, Houthi, berpotensi menggunakan kelaparan sebagai taktik perang, dan terus memperburuk situasi kemanusiaan.
(Foto: Kemlu)
