:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 28 Mei 2020 | 17:54 WIB - Redaktur: Untung S - 468
Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, menyerukan pentingnya gencatan senjata di seluruh wilayah konflik selama pandemi virus Corona (Covid-19).
"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memiliki kewajiban moral untuk melindungi warga sipil saat konflik bersenjata di masa pandemi," kata Menlu, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kamis (28/5/2020).
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Pertemuan Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata.
Menlu menyatakan, seruan penghentian konflik menyusul adanya fakta bahwa pandemi Covid-19 tidak menghentikan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Data yang ada bahkan menunjukkan sebaliknya, di mana konflik semakin meningkat.
"Pandemi Covid-19 menambah penderitaan penduduk di wilayah konflik dan semakin mempersulit upaya kita dalam melindungi warga sipil," ujar Retno.
Dalam pernyataannya di hadapan negara-negara anggota DK PBB, Menlu RI menekankan tiga hal penting yang perlu dilakukan saat ini untuk menjawab tantangan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di tengah pandemi Covid-19.
Pertama, dia menekankan pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan pada masa pandemi Covid-19. Indonesia mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan gencatan senjata global di seluruh situasi konflik, termasuk di Afghanistan.
"Indonesia bersama dengan Norwegia, Jerman, Qatar dan Uzbekistan meluncurkan Joint Statement yang mendukung gencatan senjata di Afghanistan," ujar Menlu RI.
Kedua, Menlu RI menekankan pentingnya untuk memastikan ketaatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Konflik Palestina merupakan contoh konkret dimana hukum humaniter sangat dibutuhkan.
"Palestina tidak hanya menghadapi pandemi Covid-19, namun juga harus menghadapi aneksasi yang masih terus dilakukan. Oleh karenanya, masyarakat internasional harus mencegah aneksasi lebih lanjut terhadap Palestina," tutur Retno.
Ketiga, Menlu RI menekankan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam perlindungan warga sipil.
Menurut Retno, perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan dan implementasi strategi perlindungan warga sipil.
Menlu RI juga berbagi pengalaman ketika melakukan kunjungan ke Kabul dan memimpin dialog antara perempuan Indonesia dan Afghanistan pada Februari 2020.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam meningkatkan jumlah pasukan perdamaian perempuan yang saat ini berjumlah 154 orang.
Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata adalah pertemuan tahunan yang pada tahun ini dipimpin Estonia, selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2020, dan dihadiri oleh Sekjen PBB.
Menlu Retno memimpin pertemuan serupa di tahun sebelumnya, pada saat Indonesia menjadi Presiden DK PBB pada Mei 2019.
Sebelumnya, Kemlu telah melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) tentang isu Palestina.
Dalam komunikasi itu, Indonesia kembali menegaskan posisinya dalam mendukung kedudukan Palestina.
"Menlu menegaskan posisi Indonesia sesuai dengan konstitusi mendukung Palestina dengan solusi dua negara," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, Achmad Rizal Purnama.
Rizal menyatakan, Menlu telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.
Dalam perbincangan itu, Menlu menegaskan posisi Indonesia mendukung Palestina, terlebih lagi dalam isu aneksasi Israel di Tepi Barat yang akan dilakukan.
"Ini antisipasi aneksasi yang diumumkan Israel dalam beberapa pekan ke depan," ujar Rizal.
Selain membicarakan masalah Palestina, Menlu RI juga menekankan masalah Afghanistan dan penangan Covid-19 dengan Menlu AS. Salah satu poin yang ditekankan perkembangan terakhir di Afghanistan untuk bisa membuat kedamaian di negara tersebut.
"Kesepakatan Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, genjatan senjata Taliban dan pemerintah Afghanistan dalam Lebaran, ini penting akan memuluskan untuk dialog di Afghanistan," ujarnya. (Foto : Kemlu)
