Presiden Tetapkan Delapan Prioritas 2027, Bupati: Selaras dengan Program Banyuwangi
Istimewa
Banyuwangi, InfoPublik – Delapan program prioritas pembangunan 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki irisan kuat dengan agenda yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Keselarasan itu terlihat mulai dari penguatan kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan arah kebijakan nasional tersebut membuka peluang untuk memperkuat dampak program pembangunan yang telah berjalan di daerah.
"Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, dengan demikian manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat," kata Ipuk di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (15/8/2026).
Delapan program prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Prioritas itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pada sektor kedaulatan pangan, Ipuk mengatakan Banyuwangi telah menjalankan sejumlah langkah strategis, salah satunya melalui pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan permanen.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Banyuwangi selama ini menjadi salah satu daerah penghasil pangan di Jawa Timur. Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Banyuwangi, surplus beras pada 2025 mencapai 383.258,03 ton. Sementara pada periode Januari-Juni 2026, surplus beras tercatat sebesar 174.005 ton.
Keselarasan dengan prioritas pemerintah pusat juga terlihat di sektor pendidikan. Banyuwangi menjalankan sejumlah program untuk menangani anak putus sekolah, memperluas akses pendidikan tinggi, serta memperkuat layanan pendidikan inklusif.
Program tersebut antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang memberikan akses kuliah bagi warga kurang mampu serta Beasiswa Progresif (B-Pro) yang memberikan dukungan pendidikan hingga jenjang dokter spesialis.
Pemkab Banyuwangi juga menjalankan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan), program inklusi Agage Pinter bagi anak berkebutuhan khusus, serta Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang mendorong kepedulian antarsiswa.
"Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya," kata Ipuk.
Di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi memprioritaskan penurunan stunting, penguatan pelayanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.
Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, dokter spesialis dijadwalkan memberikan pelayanan di puskesmas agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
"Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia," ujar Ipuk.
Selain pangan, pendidikan, dan kesehatan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu titik temu antara prioritas pembangunan nasional dan agenda Pemkab Banyuwangi.
Ipuk mengatakan penanganan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah.
"Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah. Yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025," tambah Ipuk.
Keselarasan program pusat dan daerah tersebut, menurut Ipuk, menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan Banyuwangi sekaligus memperluas manfaat berbagai program kepada masyarakat. (*)
