Jakarta, InfoPublik – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya harus dilihat dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi terutama dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Puan mengatakan pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.
Menurutnya, memasuki tahun ketiga masa bakti, harapan masyarakat semakin besar agar hasil pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Puan.
Puan menyampaikan, dalam menjalankan fungsi legislasi bersama pemerintah sejak masa persidangan pertama tahun 2024 hingga masa sidang terakhir, DPR RI telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
Ia menyebut penyelesaian legislasi tersebut tersebar di sejumlah komisi, termasuk Komisi I dan Komisi II.
Selain fungsi legislasi, Puan mengatakan DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain karhutla dan dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air serta keberlangsungan sektor pertanian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta akses pelayanan BPJS Kesehatan.
DPR Perkuat Diplomasi Parlemen
Puan juga menyampaikan DPR RI turut menjalankan fungsi diplomasi parlemen yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia.
Menurutnya, diplomasi parlemen menjadi bagian dari upaya Indonesia mendorong perdamaian, kerja sama antarnegara, serta tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik.
Pada 22 Juli 2026, DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA secara hibrida, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara.
“DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua,” kata Puan.
Agenda berikutnya dalam rapat paripurna adalah pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Puan menilai APBN merupakan pilihan politik mengenai arah penggunaan sumber daya negara, kelompok yang diprioritaskan, serta manfaat yang harus dirasakan masyarakat.
Ia menggambarkan peningkatan besaran APBN dari waktu ke waktu. Pada tahun 2000, APBN berada di kisaran Rp197 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada tahun 2010. Sementara pada tahun 2026, APBN mencapai Rp3.842 triliun.
Menurut Puan, besarnya anggaran tersebut tidak akan bermakna apabila tidak mampu menjawab persoalan dan harapan masyarakat.
“Bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Puan menegaskan keberhasilan APBN harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” katanya.
Puan mengatakan tema kebijakan fiskal tahun 2027, yaitu “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, harus dimaknai sebagai komitmen mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Ia menyebut sejumlah prioritas pembangunan nasional 2027, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dijadikan pembangunan politik dan nasioanl.
Menurut Puan, seluruh agenda tersebut harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di manapun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari negara hanya karena tinggal di wilayah kepulauan atau daerah yang secara geografis sulit dijangkau.
Puan juga mengingatkan setiap pemerintahan akan meninggalkan warisan bagi generasi penerus. Warisan tersebut, kata dia, bukan hanya berupa deretan kebijakan maupun pembangunan fisik, tetapi juga nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang sejarah.
Menurutnya, generasi penerus nantinya akan menilai apakah kebijakan yang diambil hari ini benar-benar membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita kemerdekaan.
“Menjadikan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Puan menegaskan pembangunan Indonesia sebagai bangsa besar tidak hanya membutuhkan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga fondasi mendasar berupa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku dan masyarakat Indonesia.
