Jakarta, InfoPublik - Pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat pendaftaran bantuan sosial lebih mudah, gratis, dan tepat sasaran. Hingga 14 Agustus 2026, digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Sembako telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Presiden, lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut. Jumlah itu akan terus diperluas menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia ketika sistem diterapkan secara nasional. “Perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat,” ujar Presiden.
Digitalisasi tersebut sekaligus memangkas beban masyarakat dalam proses pendaftaran. Sebelumnya, keluarga tidak mampu dapat mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Dengan sistem digital, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya.
Presiden juga menyebut waktu pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat berlangsung 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. “Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegasnya.
Digitalisasi bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial berbasis data yang lebih terintegrasi. Pemerintah sebelumnya memperluas uji coba digitalisasi bansos ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026. Sistem tersebut dirancang untuk menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga sehingga proses verifikasi penerima dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
InfoPublik melaporkan digitalisasi bansos bukan sekadar penerapan aplikasi baru, melainkan pembangunan ekosistem layanan publik yang saling terhubung, aman, dan berbasis data. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) digunakan untuk mendukung interoperabilitas pertukaran data antarinstansi.
Dalam uji coba yang telah berjalan, infrastruktur SPLP mencatat tingkat keberhasilan layanan 100 persen dan memproses sekitar 162 ribu transaksi sepanjang 1–22 Juni 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga menyatakan digitalisasi bansos dapat meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan keluarga yang memang memenuhi kriteria tetap menerima bantuan, sementara penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dan keluarga yang memenuhi syarat dapat masuk dalam daftar penerima.
Pemerintah menargetkan transformasi digital bansos dapat diterapkan secara nasional setelah tahapan uji coba dan evaluasi selesai. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut penerapan nasional ditargetkan mulai Oktober atau November 2026.
Diperluas ke Seluruh Program Perlindungan Sosial
Presiden mengatakan digitalisasi tidak akan berhenti pada PKH dan BPNT. Pemerintah akan memperluas sistem tersebut ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi sebagai bagian dari agenda Pro Kesra Terintegrasi.
Perluasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses program perlindungan sosial.
Penerapan di daerah juga mulai menunjukkan manfaat. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, misalnya, menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos dan mendorong pendaftaran melalui Portal Perlinsos untuk memperkuat akurasi data penerima. Hingga Juli 2026, lebih dari 41 ribu keluarga di Padang telah terdaftar dalam sistem tersebut.
Presiden mencontohkan manfaat program tersebut melalui kisah Susanah dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700 per kilogram. PKH dan Program Sembako membantu menopang kebutuhan keluarganya, termasuk pendidikan anak-anak.
Presiden juga menyampaikan kisah Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak pernah mengenyam pendidikan, Margarelitha pada usia 38 tahun masih berdagang sekaligus merawat tantenya yang berusia 80 tahun. Bantuan Sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi salah satu penopang keluarganya. “Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” kata Presiden.
_thumb.jpg)
