Jakarta, InfoPublik – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pemerataan layanan kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis di berbagai daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mengatakan, pemerataan layanan kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Salah satunya melalui perluasan jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah berjalan sejak Februari 2025.
“Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang,” ujar Prabowo.
Pada 2025, program tersebut mencatat 70,2 juta peserta. Sementara hingga akhir Juni 2026, tercatat 59,5 juta peserta. Presiden menjelaskan, sebagian masyarakat mengikuti pemeriksaan pada kedua periode tersebut.
Menurut Presiden, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan. Ia juga mengingatkan masih ada masyarakat yang merasa takut melakukan pemeriksaan kesehatan karena khawatir mengetahui penyakit yang dideritanya. "Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi,” tegasnya.
Saat ini, layanan Cek Kesehatan Gratis telah tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah juga terus melakukan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat akses masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di daerah, pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, sebanyak 20 RSUD baru yang dibangun pemerintah telah beroperasi.
Selain memperluas fasilitas kesehatan, pemerintah memberikan perlindungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Presiden menyebut pemerintah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.
Presiden juga menegaskan, penguatan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Salah satu persoalan yang masih harus diselesaikan adalah kekurangan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Presiden, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Selain itu, 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, sedangkan 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis.
Kekurangan tenaga medis tersebut terutama terjadi di daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, termasuk sejumlah wilayah di Indonesia Timur.
“Untuk itu selama 21 bulan terakhir pemerintah telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit,” jelas Presiden.
Pemerintah juga menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter di daerah sekaligus mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.
"Kita harus mencari solusi, kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter,” ujar Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan gigi. Menurutnya, kesehatan gigi tidak boleh diabaikan karena masalah pada gigi dapat berdampak terhadap kesehatan organ tubuh lainnya.
Penguatan layanan kesehatan tersebut, lanjut Presiden, perlu berjalan seiring dengan pembenahan sistem perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat.
