Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Amiriyandi/IGID
Jakarta, InfoPublik – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset seluruh rakyat Indonesia, bukan milik jajaran direksi, komisaris, maupun sumber pendanaan bagi penguasa. Karena itu, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran untuk mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan memberikan nilai tambah.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Ia menilai jumlah tersebut terlalu besar, dengan sebagian perusahaan tidak produktif serta memiliki banyak lapisan direksi dan komisaris.
Menurutnya, pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara yang dipertahankan pada akhir 2026 tidak lebih dari 300 BUMN.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Prabowo.
Ia menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu perampingan korporasi terbesar dan telah menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Tambang Ilegal Ditutup, Kinerja PT TIMAH Disorot
Prabowo mengatakan pemerintah juga berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan bangsa agar manfaatnya dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Salah satu langkah yang disebut adalah penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.
Menurut Prabowo, laba bersih PT TIMAH pada enam bulan pertama 2026 mencapai Rp2,7 triliun, atau sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp300 miliar.
Ia juga menyebut valuasi PT TIMAH pada Agustus 2026 meningkat 280 persen dibandingkan Agustus 2025.
Laba Sejumlah BUMN Diklaim Melonjak
Pembenahan juga dilakukan terhadap sejumlah perusahaan negara. Prabowo menyebut laba bersih PT Semen Indonesia pada enam bulan pertama 2026 meningkat 408,9 persen.
Pada periode yang sama, laba bersih PT Pupuk Indonesia disebut meningkat 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, serta PTPN 54,4 persen.
Prabowo turut menyoroti perkembangan Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi telah diaktifkan kembali sehingga jumlah armada yang aktif menjadi 104 pesawat.
“Garuda Indonesia sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung berkelanjutan,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi manipulasi maupun penyajian angka yang tidak akurat dalam laporan kinerja BUMN.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” tegasnya.
Keuntungan BUMN Capai Rp326 Triliun
Prabowo mengatakan keuntungan BUMN pada 2024 telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun, sedangkan dividen yang dihasilkan mencapai Rp85,5 triliun.
Pada 2025, keuntungan BUMN disebut meningkat menjadi Rp326 triliun atau naik 75,3 persen dibandingkan 2024.
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” katanya.
Dividen BUMN pada 2025 juga disebut mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Prabowo menilai perhitungan dividen lebih tepat apabila memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan melalui APBN pada tahun yang sama.
Pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN disebut mencapai Rp53 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik sekitar 160 persen.
Sementara pada 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Keuntungan BUMN untuk Hilirisasi
Prabowo mengatakan keuntungan perusahaan negara selanjutnya digunakan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama terhadap 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek berikutnya pada 29 April 2026.
Proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pengolahan alumina menjadi aluminium.
Menurut Prabowo, proyek-proyek tersebut berpotensi menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja baru. Pemerintah juga mulai mendorong proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy).
"Pemerintah mendorong penguatan sektor hulu dengan mengakuisisi perusahaan berkelas dunia untuk memperoleh teknologi, kemampuan manajemen, dan akses pasar," katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus memastikan keuntungan BUMN kembali digunakan untuk investasi produktif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
