DPD RI Apresiasi Transformasi Ekonomi Pemerintahan Prabowo, Pentingnya Penguatan Peran Daerah

Jakarta, InfoPublik — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, transformasi ekonomi tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal itu disampaikan Sultan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sultan Najamudin mengatakan, penguatan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia yang berdaulat. Ia menegaskan, hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya dipandang sebagai dua entitas yang berseberangan. “Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab bersama,” ujar Sultan.

Ia kemudian mengutip pepatah Minangkabau, “barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang”, yang bermakna berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. “Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu napas, dan satu detak jantung Republik,” katanya.

Dalam pidatonya, Sultan juga menyampaikan penghormatan kepada para presiden terdahulu yang dinilainya telah memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa. Ia menyebut Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, B.J. Habibie sebagai Bapak Teknologi, Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme, Megawati Soekarnoputri sebagai Srikandi Konstitusi, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Perdamaian, dan Joko Widodo sebagai Bapak Infrastruktur.

“Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir, daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat,” ujar Sultan.

Menurutnya, perjalanan tersebut kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa,” katanya.

Sultan menilai berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional relevan dengan tantangan geopolitik global yang semakin dinamis.

Ia menyebut sejumlah kebijakan, antara lain Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih, sebagai rangkaian kebijakan yang saling terintegrasi.

Sultan menilai langkah pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ia mengibaratkan transformasi ekonomi sebagai tindakan mencabut duri dari dalam daging. Menurutnya, proses tersebut mungkin menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka pendek, tetapi diperlukan agar persoalan struktural ekonomi dapat diselesaikan.

“Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” kata Sultan.

Karena itu, ia menilai transformasi ekonomi membutuhkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” katanya.

Sultan juga menyoroti perkembangan kebijakan swasembada pangan dan energi. Ia menyebut swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita kini mulai menunjukkan hasil.

“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari dua tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci,” ujar Sultan.

Menurutnya, keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Ia menambahkan, sejumlah indikator ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, peningkatan tax ratio, serta upaya menurunkan kemiskinan dan kesenjangan menunjukkan adanya proses penguatan ekonomi yang perlu terus dikawal.

Sultan menilai berbagai kebijakan tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama Asta Cita untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Program swasembada pangan dan energi, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi masyarakat daerah juga dinilai berkaitan dengan agenda membangun Indonesia dari desa dan memperkuat kemandirian nasional.

Karena itu, DPD RI menekankan pentingnya memastikan seluruh kebijakan nasional benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

“Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat,” tegas Sultan.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya tidak cukup hanya diukur melalui kebijakan di tingkat pusat, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat di provinsi, kabupaten, kota, hingga desa dan wilayah terluar Indonesia.