Jakarta, InfoPublik — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai transformasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal itu disampaikan Sultan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Sultan, transformasi ekonomi merupakan proses yang tidak selalu mudah, tetapi diperlukan untuk mengatasi persoalan struktural yang selama ini membebani daya saing nasional. Ia mengibaratkan agenda tersebut seperti mencabut duri yang menancap dalam daging.
“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” ujar Sultan.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, antara lain ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga inefisiensi yang menggerus daya saing ekonomi nasional.
Karena itu, menurut Sultan, keberanian mengambil keputusan strategis diperlukan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, berdaulat, maju, dan berdaya saing.
Sultan menilai berbagai kebijakan pemerintah seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih perlu dilihat sebagai satu kesatuan kebijakan.
“Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Swasembada Pangan dan Energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait,” katanya.
Sultan juga menyoroti perkembangan swasembada pangan dan energi, hilirisasi, serta keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM sebagai bagian dari transformasi ekonomi.
Ia menilai kinerja tersebut perlu terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.