Indonesia Tegaskan Komitmen Kurangi Risiko Bencana

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia komitmen dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, saat menghadiri pertemuan ke-3 Kelompok Kerja Pengurangan Bencana Presidensi G20 India di Chennai, Tamil Nadu, India pada 22 – 26 Juli 2023.

Kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan Kelompok Kerja Pengurangan Risiko Bencana (DRR Working Group) ke-2 di Mumbai, India, 21- 25 Mei 2023.

Pada kesempatan itu, Raditya Jati menyampaikan pernyataan zero draft communique yang disusun oleh 20 negara anggota G20.

Raditya menegaskan pentingnya untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana multi bahaya. Pengarusutamaan tersebut merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi yang dimulai dari tingkat lokal hingga internasional.

“Upaya membangun dialog yang kuat antar pemangku kebijakan di negara-negara G20 sangat diperlukan selain untuk meningkatkan pemahaman bersama, juga mewujudkan sinergitas dalam menghadapi tantangan dan mengatasi isu-isu yang berkembang dalam pengurangan risiko bencana termasuk isu perubahan iklim pada tingkat regional maupun global secara inklusif,” ujar Raditya dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Minggu (30/7/2023).

Ia juga mengatakan, sustainable resilience atau resiliensi yang berkelanjutan merupakan konsep yang diusung Indonesia untuk dapat diimplementasikan oleh negara-negara G20.

Menurut dia, konsep ini telah menjawab tantangan risiko sistemik dalam menghadapi semua jenis bencana termasuk pandemi, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals.

Raditya mempromosikan risk pooling fund sebagai salah satu alternatif mekanisme dalam kerangka pembiayaan kebencanaan selain model-model pembiayaan lain yang dapat diupayakan oleh negara-negara G20. Terutama negara berkembang yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam termasuk perubahan iklim.

Berikutnya, selain isu kebencanaan dan perubahan iklim, Indonesia tidak ikut serta menyampaikan pendapat dan dukungannya pada isu yang tidak terkait dengan hal tersebut, seperti LGBTQI (lesbian, Gay, Bisexual, Trangender, Questioning, and Intersex), serta geopolitik.

Terakhir, atas nama Pemerintah Indonesia, Raditya Jati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas Presidensi G20 dan kepada 20 negara anggota G20 atas kerja keras dalam penyusunan zero draft communique.

Raditya berharap pernyataan bersama DRR Working Group atau Communique akan menjadi dasar bagi negara-negara G20 untuk melanjutkan pembahasan berbagai agenda Presidensi G20 hingga puncaknya pada deklarasi para pimpinan negara anggota G20 (Leaders Declaration) dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada bulan September 2023.

Foto: dok. BNPB.