:
Nusa Dua, InfoPublik - Perubahan iklim merupakan ancaman global nyata dengan dampak sosial ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform untuk mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) guna mengantisipasi perubahan iklim.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah harus segera melakukan tindakan tegas untuk mengantisipasi perubahan iklim. Percepatan transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya melindungi dunia secara global, tetapi secara khusus untuk masyarakat Indonesia, dari dampak bencana perubahan iklim.
“Kami tidak bisa hanya berkomitmen dalam retorika, maka itu sebabnya kami bekerja keras dalam rencana yang sangat terinci dan itu akan membutuhkan investasi signifikan,” kata Sri Mulyani dalam acara Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Jimbaran, Bali, Senin (14/11/2022).
Dia mengatakan salah satu hal vital dalam transisi energi adalah memobilisasi pembiayaan dan mengatasi trade off antara lingkungan dan ekonomi. Dari sisi pembiayaan perlu ada keselarasan aturan investasi global agar bisa mendorong investasi dari sektor swasta ke dalam program dan sektor yang menghasilkan pengurangan emisi secara optimal.
“Kedengarannya berlawanan dengan intuisi, tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana institusi, terutama swasta, institusi investasi, nirlaba, serta pemerintah dapat berinvestasi di pembangkit listrik yang berkualitas di negara berkembang, tetapi dapat mengurangi emisi baik itu dalam bentuk teknologi atau melibatkan pensiun dini,” kata Menkeu.
Sri Mulyani menuturkan, banyak tantangan yang dihadapi dalam transisi dari bahan bakar fosil menuju EBT termasuk biaya untuk memperkuat kapasitas jaringan serta mengintegrasikan bagian dari energi terbarukan. Pada saat yang sama, volatilitas pasar energi global menciptakan peningkatan risiko serta biaya pendekatan bisnis yang bergantung pada bahan bakar fosil.
“Sebagai pembuat kebijakan, kami merasa ada trade off nyata antara pragmatisme jangka pendek dan komitmen jangka menengah kami,” ucap Sri Mulyani.
Untuk mengatasi tantangan tersebut membutuhkan kolaborasi besar serta dukungan internasional. Khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia dalam teknologi pembiayaan dan manajemen transisi yang terukur dan terencana.
“Itu di luar retorika, menjadi teknokratis, tetapi juga tantangan teknis yang perlu diatasi. Indonesia tetap fokus menavigasi baik pascapandemi COVID-19 serta memperkuat pemulihan ekonomi, tetapi juga pada saat yang sama terus berkomitmen pada energi hijau,” kata Sri Mulyani.
Foto: InfoPublik
