Pertemuan Ketiga DEWG G20 Labuan Bajo Fokus Bahas Arus Data Lintas Negara

Labuan Bajo, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, mengatakan Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 atau 3rd Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting G20 di Labuan Bajo, akan membahas isu prioritas kedua dan ketiga. Salah satunya mengenai arus data lintas negara.

Lebih jelasnya, dua isu prioritas itu adalah Digital Skill and Digital Literacy atau keterampilan digital dan literasi digital, serta arus data lintas negara dan pemanfaataan data secara berkeadilan di tengah transformasi digital global atau Cross Border Data Free Flow and Data Free Flow With Trust.

“Keduanya penting dalam rangka mengatur pengembangan kerangka ekosistem digital global,” ujar Menkominfo saat membuka 3rd DEWG Meeting G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (20/7/2022).

Dalam pertemuan ketiga DEWG itu, hadir 20 delegasi negara-negara G20 terdiri atas 17 delegasi hadir fisik dan 3 delegasi menghadiri secara virtual.

Hadir pula dua negara undangan serta tiga organisasi internasional, yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Hadir juga perwakilan kampus Perguruan Tinggi nasional, yakni Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.

Menurut Menkominfo Johnny, keterampilan digital dan literasi digital seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah, pelaku industri swasta dan entitas non-pemerintah.

Pemanfaatan teknologi digital secara masif, juga dinilai telah menuntut semua pihak untuk meningkatkan langkah-langkah dalam mempersiapkan masyarakat, melalui keterampilan digital dan literasi digital.

“Perjalanan kami untuk mengoptimalkan keterampilan dan literasi digital masih jauh ke depan, Itu telah mengingatkan kami bahwa satu dari tiga individu yang memiliki kemampuan, masih memilih untuk tidak melakukannya, karena kurangnya kesadaran dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi,” jelas Menkominfo.

Dalam hal itu, tambahnya, DEWG G20 telah membahas hasil dari kumpulan kebijakan dan rekomendasi.

Pertama adalah meningkatkan partisipasi yang berarti dari orang-orang dalam situasi rentan di ekonomi digital. Kedua adalah toolkit G20 tentang keterampilan digital dan literasi digital dan Lokakaryanya, dan ketiga adalah ringkasan praktik dan kebijakan yang tegas atau skala digital lanjutan dan literasi digital (advanced digital scales and digital literacy).

“Semuanya relevan dalam tingkat upaya ekosistem digital yang lebih inklusif,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, masa depan data akan lebih besar dari apa yang dapat dibayangkan pada saat ini.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai isu prioritas ketiga DEWG, yakni data free flow with trust and cross border data flow menjadi sangat penting.

“Kita harus mengetahui bahwa kita membutuhkan tata kelola data yang diterima secara umum,” katanya.

Kesamaan yang saling terkait pada pendekatan pandangan dan praktik mengenai data free flow with trust and cross border data flow menurutnya dapat mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu kewajaran (fairness), kelancaran (flowfullness), transparansi (transparency) dan timbal balik sampai batas tertentu (extent reciprocity).

Pengakuan terhadap aspek tersebut, lanjutnya, tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memupuk kerja sama anggota DEWG dalam memajukan inovasi teknologi digital secara komprehensif.

Sebab, masalah tata kelola data adalah tanggung jawab dan kepentingan bersama anggota G20, tidak hanya untuk negara berkembang, tetapi juga negara maju serta negara kurang berkembang.

“Itu untuk kepentingan semua. Sekali lagi, itu untuk kepentingan semua karena dunia di depan kita adalah dunia digital yang didorong oleh aliran data,” tegas Menkominfo.

Menkominfo berharap diskusi kolaboratif di 3rd DEWG G20 selama dua hari ke depan, termasuk melalui diskusi multipemangku kepentingan (stakeholder), akan mempercepat upaya untuk mengurangi risiko tata kelola data yang tidak seimbang.

Foto: Ryadhy BN/InfoPublik