Peserta G20 ACWG Berbagi Praktik Baik Pelibatan Publik dan Pendidikan Antikorupsi

Bali, InfoPublik - Para Delegasi Negara Anggota G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) dan undangan lainnya saling berbagi praktik baik tentang pelibatan publik dan pendidikan antikorupsi.

Kegiatan itu dilakukan dalam lokakarya pada rangkaian pertemuan hari pertama G20 ACWG putaran kedua.

Lokakarya yang terbagi dalam dua sesi itu diikuti seluruh delegasi dan undangan lainnya secara hybrid. Pada sesi pertama, dilakukan pembahasan tentang pendekatan dan inisiatif yang telah diterapkan dalam meningkatkan partisipasi publik pada program antikorupsi. Kedua, berbagi pengalaman antarnegara untuk membangun budaya integritas pada pendidikan formal dan nonformal.

Chair G20 ACWG Indonesia, Mochamad Hadiyana, mengusulkan agar negara-negara G20 terus berupaya meningkatkan kesadaran antikorupsi pada generasi muda. “G20 harus bisa memberi contoh dan memperkuat upaya untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan pemuda dan menumbuhkan budaya integritas,” kata Hadiyana, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat, (8/7/2022).

Hadiyana memperkenalkan berbagai praktik baik partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Adapun ringkasan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi tersebut, sambung Hadiyana, akan disusun dalam bentuk Compendium of Good Practices, yang menguraikan praktik keberhasilan inovasi dan pendekatan antikorupsi negara G20.

“Kami yakin bahwa penyampaian (Compendium) itu akan bermanfaat, tidak hanya bagi anggota G20, tetapi juga bagi negara-negara non-anggota,” kata Hadiyana.

Sebagai pengayaan antikorupsi global, pertemuan kedua mengundang beberapa organisasi internasional untuk menyampaikan upaya-upaya partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi terkini yang mereka lakukan. Di antaranya yaitu UNODC, Department of Finance Australia, the Anti-Corruption & Civil Rights Commission Republic of Korea, Open Contracting Partnership, the Oversight and Anti-Corruption Authority (NAZAHA) Saudi Arabia, dan Chinese University of Political Science and Law China.

Khaled Bubshait dari NAZAHA Saudi Arabia berbagi kisah tentang upaya yang dilakukan negaranya meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi untuk mewujudkan Vision 2030 bebas korupsi. Upaya tersebut melalui 3 cara, yaitu mendistribusikan publikasi antikorupsi secara luas, menjaga komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Lulua Asaad, Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC memaparkan praktik lembaganya dalam meningkatkan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi melalui program Global Resource for Anti-Corruption Education and Youth Empowerment (the GRACE Initiative).

Lulua menjelaskan, dalam program the GRACE Initiative, pihaknya aktif melakukan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk mengajarkan nilai antikorupsi, integritas, dan etika. Mereka juga mendorong peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi melalui inovasi, teknologi, dan kewirausahaan sosial dengan mengusung misi untuk menciptakan budaya antikorupsi di kalangan anak-anak dan remaja, melalui transformasi pendidikan dan kemitraan.

Kemudian Won Young Jae dari the Anti-Corruption & Civil Rights Commission Republic of Korea juga memaparkan praktik baik lembaganya dengan pembentukan organ partisipasi publik (Public-Private Council for Transparent Society), yang diisi oleh 40 orang dari berbagai kalangan di antaranya masyarakat sipil, media, akademisi, ekonom, pegawai pemerintah, dan asosiasi pekerja. Organ tersebut selanjutnya bertugas dalam mempromosikan upaya antikorupsi di lingkungannya masing-masing.

Sementara pada pendidikan antikorupsi, Won menjelaskan, lembaganya aktif melakukan kuliah antikorupsi di perguruan tinggi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelatihan integritas dan antikorupsi kepada generasi muda usia 19-24 tahun selama delapan minggu.

Kemudian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ramah Handoko, menjelaskan dalam menanamkan nilai antikorupsi pada generasi muda dilakukan dengan memasukan antikorupsi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

Ramah juga menyebut, KPK melakukan pelatihan antikorupsi kepada segenap masyarakat melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran antikorupsi pada generasi muda.

Selaras dengan semangat pertemuan G20 ACWG ini, Praktik baik dari berbagai Negara tersebut menjadi wujud komitmen dan semangat bersama para Negara Anggota G20 untuk terus berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi. Adapun agenda pertemuan ini masih akan berlangsung hingga Jumat, 8 Juli 2022.

Foto: Dok KPK