Indonesia-Korea Selatan Menyepakati Pemulihan Rantai Pasokan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, dan Menlu Korea Selatan, Park Jin, menyepakati  upaya pemulihan rantai pasokan global, khususnya makanan dan pupuk, adalah salah satu agenda penting yang perlu dibahas dalam Pertemuan Menlu G20.

Kedua Menlu melakukan pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian kegiatan Pertemuan Menlu G20 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Kamis (7/7/2022).

Pertemuan Menlu G20 (G20 FMM) di Bali pada 7-8 Juli 2022, menjadi forum strategis untuk membahas upaya pemulihan global.

Pertemuan tersebut mengusung tema "Membangun dunia bersama yang lebih damai, stabil, dan sejahtera".

"Pertemuan Menlu G20 akan memiliki dua sesi utama. Sesi pertama berfokus pada upaya penguatan multilateralisme dan akan membahas langkah bersama untuk memperkuat kolaborasi global dan membangun rasa saling percaya antar negara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia," kata Kemlu RI dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, sesi kedua G20 FMM akan berfokus pada isu ketahanan pangan dan energi dan akan membahas langkah-langkah strategis mengatasi krisis pangan, kelangkaan pupuk, dan kenaikan harga komoditas global.

"Kenaikan harga komoditas dan terganggunya rantai pasokan global berdampak besar bagi negara berkembang. Untuk itu, G20 sebagai forum ekonomi yang mewakili berbagai kawasan di dunia, memiliki kekuatan untuk membahas isu-isu tersebut secara komprehensif untuk menemukan solusi sosial ekonomi yang berkelanjutan, " kata pernyataan Kemlu RI itu.

Para Menlu G20 akan berkumpul ketika dunia berjuang menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti dampak perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan meningkatnya krisis ketahanan pangan.

Pada pertemuan bilateral dengan  Retno, Menlu Korea Selatan Park Jin juga menyampaikan dukungannya terhadap presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, dan juga di ASEAN pada 2023.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Pemerintah Korea Selatan mengusulkan mekanisme konsultasi 2+2, yakni antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara.

Foto: ANTARA