Pengambilan Kebijakan di G20 Penting untuk Mengurangi Kesenjangan

:


Oleh Putri, Jumat, 1 Juli 2022 | 11:42 WIB - Redaktur: Untung S - 522


Jakarta, InfoPublik - Ketua Civil 20 (C20), Sugeng Bahagijo, mengatakan Kepresidenan G20 Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan dan pendidikan melalui pembangunan dan pembiayaan kemanusiaan yang memadai dan berkualitas.

Ia juga mengatakan sangat pentingnya, tidak boleh ada penundaan dalam mengakhiri korupsi, kesetaraan gender, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), keadilan pajak, serta penyelesaian utang di negara kecil, dan berkembang.

Sugeng melanjutkan, banyak orang di Low & Middle-Income Countries (LMICs) mengandalkan kepemimpinan G20. Dalam melakukannya, penting untuk mendesak G20 agar lebih mendengarkan suara rakyat, serta lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan.

“Serta menghasilkan kebijakan yang mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk mengurangi kesenjangan pembangunan internasional dan kesenjangan pemulihan ekonomi global,” kata Sugeng melalui keterangan resmi yang diterima InfoPublik Kamis (30/6/2022).

Ia melanjutkan yang memprioritaskan kelompok rentan, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pemuda dan orang-orang yang berisiko mengalami dampak ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan dan krisis iklim.

Sugeng mengatakan C20 meminta para Pemimpin G20 untuk memberikan perhatian yang lebih besar dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah sehari-hari di akar rumput.

“Keterbukaan dalam melibatkan dan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap proses G20 menentukan apakah G20 telah mempertimbangkan aspirasi dan suara warga dunia atau tidak,” kata Sugeng.

C20 Vaccine Access and Global Health Working Group (VAGHWG) mengingatkan G20 sebagai pemegang 20 ekonomi terbesar di dunia bahwa setiap keputusan yang diambil oleh G20 akan mempengaruhi dan berdampak pada komunitas global.

Dana Perantara Keuangan (FIF) yang dipromosikan oleh G20 harus fokus untuk mengatasi ketimpangan yang ada untuk mencegah pandemi di masa depan dengan memprioritaskan pendekatan berbasis hak, transformatif, dan berpusat pada orang.

Badan pengatur FIF perlu mewakili negara-negara perwakilan yang kuat dari negara berpendapatan rendah (Low Income Country) ke negara pendapatan menengah bawah (Lower Middle Income Country), serta komunitas dan masyarakat sipil.

C20 merupakan salah satu Kelompok Keterlibatan resmi G20. C20 menyediakan platform bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan para pemimpin dunia di G20.

C20 melibatkan lebih dari 800 perwakilan dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai negara di luar anggota G20.

Foto ilustrasi: salah satu kegiatan C20/https://civil-20.org/