Presidensi G20, Indonesia Pimpin Pemulihan Ekonomi Dunia

Bali, InfoPublik - Presidensi G20, menjadi momentum Indonesia mendorong upaya bersama pemulihan ekonomi dunia. Presidensi G20 Indonesia akan berperan dalam mengungkit pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

“G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berkomitmen agar bisa menghasilkan aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia, salah satunya adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, Jumat (13/5/2022).

Respon cepat Pemerintah bersama seluruh stakeholders dalam mengendalikan pandemi kembali memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pemulihan ekonominya telah mencapai level PDB riil sebelum pandemi. Di tengah tingginya ketidakpastian global, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,01% (yoy) pada Q1-2022, meningkat dibandingkan Q1-2021 yang mengalami kontraksi -0,7% (yoy).

Momentum pemulihan ekonomi ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2022 seiring dengan dilonggarkannya mobilitas khususnya menjelang dan selama lebaran beberapa saat yang lalu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat tumbuh dalam kisaran 5% - 5,5% (yoy) pada tahun 2022 ini.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir selaku Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) turut hadir secara virtual menjadi keynote speaker.

“Momentum pemulihan ekonomi dalam Presidensi G20 harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional, utamanya prioritas kita dalam transformasi ekonomi berbasis digital menuju Indonesia Maju,” ungkap Deputi Iskandar.

Transformasi digital diperlukan untuk mempercepat perluasan akses keuangan formal untuk memberikan kesempatan berusaha yang lebih adil, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang telah mengkoordinasikan Rencana Aksi Inklusi Keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara anggota G20.

Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri, maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengiplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Pemerintah juga kian gencar melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Pemerintah memperluas akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada berbagai segmen sasaran, yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, 5 kelompok masyarakat lintas sektor (pelajar/mahasiswa/pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat di daerah 3T), dan pelaku UMK.

Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 81,4% pada tahun 2020 menjadi 83,6% pada tahun 2021. Beberapa indikator utama yang mendukung kinerja inklusi keuangan nasional meliputi akses keuangan, penggunaan jasa keuangan formal, dan kualitas layanan jasa keuangan. Peningkatan keuangan inklusif ini juga didorong dari peran keuangan digital yang tumbuh signifikan.