:
Oleh Taofiq Rauf, Minggu, 1 Mei 2022 | 13:25 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 285
Jakarta, InfoPublik - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait krisis dua negera yang sedang bertikai, Rusia-Ukraina.
Sikap tersebut disampaikan Kepala Negara melalui akun Youtube kantor Sekretariat Presiden, Sabtu (29/4/2022). Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah informasi penting terkait penyelenggaraan kegiatan G20 ditengah berkecamuknya ketegangan dunia sebagai akibat perang kedua negara.
“Harapan Presiden yang mengimbau agar perbedaan antar negara bisa diselesaikan secara damai selaras dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB,” katanya, saat dihubungi, Sabtu (30/4/2022) malam.
Apresiasi selanjutnya patut diberikan kepada Presiden Jokowi yang menolak dengan tegas permintaan bantuan berupa senjata dari Presiden Zelensky. Presiden dengan tepat melakukan penolakan permintaan atas dasar konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Preambul UUD 1945 menyebutkan salah satu alasan dibentuknya pemerintah adalah untuk ikut dalam ketertiban dunia. Sikap Indonesia untuk tidak membantu dalam hal persenjataan dianggap Hikma sebagai langkah yang tepat.
Bantuan-bantuan seperti itu dikatakannya justru memperburuk situasi, bahkan perang justru bereskalasi. Saat ini dikhawatirkan perang telah bergeser tidak lagi antara Rusia dengan Ukraina, melainkan meluas jauh. “Sayangnya Ukraina hanya dijadikan medan perang tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan rakyat Ukraina,” ucapnya.
Namun begitu langkah Presiden Jokowi yang mengundang Presiden Zelensky ke pertemuan KTT G20, juga patut diapresiasi.
Sebagai Presiden G20, Indonesia memiliki diskresi untuk mengundang siapapun yang dianggap penting bagi pertemuan KTT G20. Tahun kemarin, Italia mengundang Singapura yang bukan anggota G20 untuk hadir.
“Bagi Indonesia kehadiran dari kepala pemerintahan dan kepala negara dalam KTT sangat penting karena pada forum tersebut akan diambil keputusan yang akan mempengaruhi perekonomian dunia dan lingkungan hidup,” pungkasnya. (TR)
