Indonesia Tingkatkan Level Diskusi Tata Kelola Data di G20

Jakarta, InfoPublik – Topik mengenai arus data bukan merupakan hal baru dalam forum G20. Hal itu karena telah dibahas sejak Presidensi G20 Jepang pada 2019, yang mengusung tema the role of data flow with trust ini digital economy atau peran aliran data dengan kepercayaan dalam ekonomi digital.

Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), I Nyoman Adhiarna, mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, mengatakan, pembahasan mengenai arus data juga dilakukan oleh Arab Saudi dan Italia melalui gugus tugas ekonomi digital atau digital economy task force (DETF).

“Indonesia kemudian meningkatkan pembahasan arus data lintas negara dengan tema cross border data flow and data free flow with trust melalui Digital Economy Working Group (kelompok kerja ekonomi digital/DEWG) agar diskusinya lebih komprehensif dalam isu digital lintas sektor,” ujar Direktur Ekonomi Digital Kominfo dalam webinar Goesmart Series 2022: Digitalization, Data Governance and Cross-border Data Flows TF2 T20 G20-SCCIC pada Kamis (28/4/2022).

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan, DEWG G20 menyoroti tiga topik utama, yakni konektivitas (connectivity), talenta dan literasi digital (digital skill and digital literacy) dan aliran data lintas batas (cross border data flow and data free flow with trust)I.

Pembahasan topik mengenai arus data lintas batas ini dinilai sangat penting untuk menunjang perkembangan ekonomi digital global.

Dalam hal ini, lanjutnya, setiap 10 persen peningkatan konektivitas digital bilateral berkontribusi pada lebih dari 3,1 persen pertumbuhan perdagangan dan jasa dengan menyeimbangkan perspektif antara ekonomi dan isu lainnya, termasuk sosial, keamanan, dan hak asasi manusia (human right).

“Priotas tiga isu di aliran data lintas negara adalah menyoroti kesamaan bahwa anggota DEWG memahami empat nilai-nilai, yakni keadilan, keabsahan, transparansi, dan timbal balik,” imbuhnya.

DEWG juga menyoroti tantangan privasi, perlindungan data, keamanan, dan hak kekayaan intelektual dan mengantisipasi sejumlah kekhawatiran anggotanya yang juga menjadi tantangan dalam merumuskan penyelesaiannya.

Sejumlah negara, katanya, merespon usulan Indonesia di topik ini dengan mempertahankan kerangka peraturan domestik mereka dan ada yang berlomba-lomba membentuk arah tata kelola data global.S

Sedangkan beberapa negara lainnya belum memberi kebijakan yang sejalan dengan gagasan arus data lintas negara, terutama yang memiliki sikap dan kepentingan yang bertentangan tentang isu ini.

“DEWG pada dasarnya tidak lebih untuk membahas isu lintas sektoral dari setiap isu digital,” tandasnya. (foto: Zoom/YouTube).