:
Jakarta, InfoPublik - Presidensi G20 Indonesia memiliki peran besar dalam memimpin aksi global untuk menuju pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.
Kondisi perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi Indonesia dalam Presidensi G20.
“Karena G20 didasarkan pada konsensus, kami berkonsultasi dengan seluruh negara anggota. Mereka percaya dan menginginkan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi. Ini sebenarnya yang mereka ingin untuk dilestarikan, terlepas dari perbedaan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Debate on the Global Economy, pada Jumat (22/4/2022).
Forum G20 merupakan forum multilateral dengan semangat kerja sama untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi permasalahan dunia, termasuk pandemi, perubahan iklim, upaya perlindungan untuk negara miskin dan rentan dari dampak ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik.
Praktik tata kelola forum G20 berdasarkan konsensus dan konsultasi dengan tujuan meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis.
“Maka, tanggung jawab kita dalam memegang presidensi ini adalah berusaha untuk terus menjalin kolaborasi dan kerja sama yang baik. Mencoba untuk menyelamatkan sepotong aset terpenting di dunia yaitu koordinasi dan kolaborasi,” ujar Menkeu.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia menjamin penyelenggaraan pembahasan agenda G20 berdasarkan semangat kooperasi dan multilateralisme. Hal itu selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia untuk berperan serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan hukum internasional.
Meski situasi global masih tidak menentu, Presidensi G20 Indonesia terus berupaya mengawal agenda-agenda utama pembahasan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Dukung Negara Berpenghasilan Rendah dan Rentan
Arsitektur keuangan internasional menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan kedua IMF-World Bank Group (WBG) 2022 dan 2nd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG).
Anggota G20 menegaskan komitmennya untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan, terutama mereka yang berisiko mengalami kesulitan utang.
Di sisi lain, negara anggota G20 juga menyambut baik pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) dan mendorong lebih lanjut pemenuhan ambisi global sebesar USD100 miliar dari kontribusi sukarela untuk negara-negara yang membutuhkan. Melihat situasi saat ini, para anggota mengakui peran penting Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mendukung pembiayaan pembangunan di negara-negara yang rentan dan dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta.
Anggota G20 juga berbagi pandangan tentang langkah ke depan untuk meningkatkan ketahanan dan mendukung pemulihan volatilitas aliran modal, serta menegaskan kembali komitmen untuk penguatan dan efektivitas Jaring Pengaman Keuangan Global dengan meletakkan IMF sebagai pusatnya.
G20 akan melanjutkan proses reformasi tata kelola IMF melalui Tinjauan Umum Kuota ke-16 selambat-lambatnya 15 Desember 2023. G20 juga membahas kemajuan dari pelaksanaan Kerangka Kerja Bersama G20 tentang perlakuan utang, dan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan implementasi yang lebih tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi serta dapat diprediksi.
Foto: Biro KLI Kemenkeu
