Indonesia Dorong Dunia Percepat Dekarbonisasi

Jakarta, InfoPublik - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa, mengatakan upaya pemerintah dalam melakukan transmisi energi menuju dekarbonisasi adalah langkah tepat. Bahkan upaya ini menjadi salah satu isu prioritas dalam pembahasan di Presidensi G20 Indonesia 2022.

Dekarbonisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis iklim yang diakibatkan karena kenaikan temperatur global, salah satunya adalah pembakaran energi fosil. “Jadi, untuk bisa melakukan transisi energi maka energi fosilnya harus bisa diturunkan secepat mungkin. Kalau energi fosil diturunkan, maka yang harus menggantikan adalah energi bersih,” katanya, saat dihubungi, Jumat (15/4/2022) malam.

Energi bersih dikategorikan dalam dua hal yaitu energi terbarukan dan efisiensi energi. Kedua tujuan tersebut harus dilakukan bersama oleh seluruh negara di dunia terutama yang tergabung dalam G20.

“Jadi tantangan negara G20 adalah bagaimana melakukan transformasi sistem dari yang tadinya berbasis energi kotor menjadi energi bersih yang menitikberatkan pada efisiensi energi dan energi terbarukan,” ucapnya.

Dalam pengembangan energi, diakui Febby masih banyak negara yang hanya berfokus pada fosil. Hal itu dikarenakan masih tingginya permintaan di pasaran yang bisa berdampak pada pengetatan pasokan energi fosil.

“Kalau di era transisi energi sekarang, investasi energi fosil pasti akan semakin berkurang. Selain itu, produsen juga mengurangi investasi karena kekhawatiran bahwa akan aset mereka akan jadi stranded asset dan pembiayaan untuk proyek energi fosil juga akan semakin terbatas. Jadi ke depan kita harus mengantisipasi gimana produksi energi fosil akan berkurang sementara permintaannya belum berkurang drastis karena seluruh dunia masih tumbuh ekonominya dan masih banyak negara selain G20 yang masih membutuhkan energi fosil,” ujarnya.

Melalui Presidensi G20 2022, kata Fabby, Indonesia bisa mendorong negara yang tergabung dalam kelompok ini melakukan transisi energi lebih cepat dan terukur. Bahkan dia juga berharap Indonesia pun bisa mengajak masing-masing negara punya target energi terbarukan.

“Jadi mungkin yang bisa dikeluarkan sebagai salah satu outcome di G20 itu adalah negara G20 bisa keluar satu keputusan target energi terbarukan di tahun 2030 yang merefleksikan transisi energi global,” katanya.

Dicontohkan, Indonesia yang memiliki target bauran energi terbarukan sebesar 45 persen dari sektor kelistrikan di 2030. Hal itu bisa dilakukan juga di negara G20 lainnya. Fabby meyakini melalui Presidensi G20, Indonesia bisa mendorong hal tersebut.

“Negara G20 lainnya harusnya juga punya target itu yang merefleksikan akselerasi dari transisi energi global. Karena transisi energi global artinya mengurangi energi fosil,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kenaikan temperatur global bisa dicegah antara 1,5 hingga 2 derajat celcius. Syaratnya, harus ada penurunan 70 persen dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk pengurangan emisi karena dianggap polutif. Menurutnya, harus ada kesepakatan bersama secara global untuk mengurangi penggunaan PLTU di tahun 2030.

“Rekomendasi IPCC itu 70 persen. Menurut saya harus ada collective agreement untuk mengurangi PLTU pada tahun 2030 di semua negara G20, kecuali Arab Saudi karena memang tidak punya,” pungkasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang fokus pada isu transisi energi dari keamanan energi hingga teknologi dalam forum pembahasan dan kerja sama di Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty atau KTT G20, yang puncaknya akan digelar di Bali pada Oktober hingga November 2022.

Energy Transitions Working Group (ETWG) menitikberatkan fokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien.

Lewat forum besar G20 ini, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia dalam mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Indonesia pun memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia, dukungan penuh terhadap transisi energi global.

Sebab, negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Maka dari itu, negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. ETWG memfokuskan pembahasan pada keamanan energi, akses, dan efisiensi, serta transisi ke sistem energi rendah karbon, termasuk juga investasi dan inovasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien.

Foto: Antara