Menkominfo Ajak Mahasiswa Dukung Agenda Presidensi G20

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah dipastikan menghargai kebebasan berpendapat terkait rencana aksi dan tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun pada saat yang sama mahasiswa dan semua pihak diajak untuk turut mendukung agenda Presidensi G20 Indonesia 2022.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan dukungan tersebut dinilai penting karena keketuaan G20 Indonesia berlangsung dalam situasi global yang sulit ditengah pandemi COVID-19.

“Presidensi atau keketuaan G20 bukan masalah yang gampang, di situasi global yang juga sulit itu. Kita sama-sama tahu bagaimana tarik ulur kekuatan dunia yang mempengaruhi persiapan kita dan penyelenggaraan G20,” ujar Menkominfo dalam konfrensi pers di kediamannya, Jakarta, pada Minggu (10/4/2022).

Dalam acara tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong. 

Menurut Menteri Johnny, Presidensi G20 Indonesia membutuhkan perhatian bersama agar bisa berlangsung dengan sukses.

Dengan dukungan yang solid, energi nasional diharapkan akan terfokus pada penyelesaian berbagai masalah global yang dibahas dalam forum internasional tersebut.

“Ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global tadi dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” katanya.

Lebih lanjut Menteri Johnny mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menekankan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19 dan mengantisipasi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina.

Salah satu dampak potensial konflik tersebut ke Indonesia berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak, pangan dan gejolak harga pangan. 

“Karena dampak perang itu cukup besar kepada dunia global terkait dengan supply food, khususnya yang diproduksi di Rusia dan Ukraina dan harga-harganya. Kemudian juga dampak terhadap ketersediaan bahan bakar atau energi dan harga bahan bakar, itu juga berdampak pada Indonesia. Sehingga diminta para menteri untuk fokus terhadap dua masalah itu,” jelasnya. 

Dia menambahkan, banyak negara di dunia saat ini mengalami inflasi tinggi, bahkan stagnasi atau dampak paling buruk dalam bidang perekonomian dengan situasi stagflasi. 

Contohnya adalah Amerika Serikat, yang dalam 40 tahun terakhir mengalami inflasi sebesar 7,9 persen, Uni Eropa inflasi tujuh persen, bahkan Argentina dan Turki inflasinya hampir 50 persen.

“Di Indonesia, perekonomian kita masih cukup resilient, di mana inflasi kita masih terkendali sesuai yang kita asumsikan dalam asumsi makro kita di kisaran dua sampai empat persen,” tuturnya. 

Foto: AYH/Humas Kominfo