Pelaku UMKM Perempuan, Rantai Pasok Ekonomi Nasional

Jakarta, InfoPublik – Koordinator Policy Brief Presidensi G20, Emilia Yustiningrum, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, pemberdayaan sepatutnya dilakukan dengan baik.

Dikatakan Emil, sejak pertemuan kepala negara G20 di Australia 2014, mulai fokus pada pemberdayaan perempuan di sektor swasta untuk pemulihan ekonomi pasca krisis global tahun 2008.

“Dalam konteks Indonesia, perempuan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional ini bukan pada sektor swasta, namun pada pelaku UMKM. Oleh karena itu, peran perempuan ini penting dalam pemulihan ekonomi nasional pasca krisis global dan juga konteks sekarang pasca pandemi,” katanya, Sabtu (9/4/2022) malam di Jakarta.

Pemberdayaan perempuan dalam konteks pengembangan UMKM merupakan strategi yang mendukung usaha dalam kegiatan inti dan rantai pasokan. Perempuan yang telah berdaya diyakini dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada bisnis.

Emil menuturkan, berdasarkan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Koperasi dan UMKM 2020, menunjukkan bahwa 64,4% pelaku usaha saat ini adalah perempuan usia produktif dan tinggal di daerah perkotaan.

“Dalam hal ini, perempuan yang menggerakkan UMKM di Indonesia, pendukung rantai pasok ekonomi nasional,” ujarnya.

Walaupun memiliki peranan penting dalam perkembangan UMKM dan pemulihan ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan masih dianggap sebagai kalangan rentan. Perjuangan agar dapat dianggap setara pun masih terus diperjuangkan banyak kaum perempuan. Emil menjelaskan, terdapat tiga persoalan terkait perempuan pelaku UMKM di Indonesia. Pertama, aspek sosial budaya dengan adanya budaya patriarki yang dianut banyak kalangan.

“Tantangan sosial budaya yang patriarki dan bias gender di level keluarga dan masyarakat merupakan rintangan utama bagi perempuan untuk memulai dan menjalankan usahanya,” ucapnya.

Kedua, aspek pendidikan dan ketrampilan. Perempuan pelaku usaha umumnya memiliki keterbatasan skill manajerial dan penggunaan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, aspek struktural dilihat dari banyaknya perempuan pelaku UMKM umumnya bergerak di sektor informal.

“Karena pandemi COVID-19 membuat berkurangnya transaksi ekonomi dan daya beli masyarakat. Masih terdapat ketimpangan tingkat pendidikan dan literasi digital untuk menggerakkan usaha,” kata Emil yang merupakan Koordinator Klaster Politik Luar Negeri dan Isu Internasional, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Melalui Presidensi G20 Indonesia 2022, dia berharap ada komitmen untuk kemajuan UMKM terutama pelaku UMKM perempuan di Indonesia. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperbarui database perempuan pelaku UMKM dengan tujuan agar program yang berjalan bisa tepat sasaran.

“Dengan momentum Presidensi G20, pemerintah Indonesia perlu memperkuat dan memperbarui database mengenai perempuan pelaku UMKM. Data dari International Finance Corporation (IFC), saat swastanya World Bank, sejak tahun 2016 hingga sekarang yang menjadi acuan pemerintah mengenai UMKM di Indonesia. Database yang sifatnya nasional dari Kementerian terkait UMKM yang bisa menjangkau agar berbagai program mengenai UMKM bisa tepat sasaran,” pungkasnya.

Foto: Antara