:
Oleh Baheramsyah, Sabtu, 26 Maret 2022 | 10:52 WIB - Redaktur: Untung S - 303
Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko SA Cahyanto, mengatakan akan mengangkat isu industri keberlanjutan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20.
“Industri merupakan salah satu sektor pengguna energi terbesar, sehingga penting bagi industri untuk bisa lebih efisien dalam penggunaan energinya,” kata Eko pada konferensi pers virtual, di Jakarta, Jumat (25/3/2022)
Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, telah memiliki Standar Industri Hijau sebagai acuan industri nasional dalam menerapkan industri hijau.
"Standar Industri Hijau sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan kami sudah memiliki banyak peraturan standar industri hijau yg memang sudah diterapkan meskipun saat ini sifatnya masih sukarela," ujarnya.
Eko menyampaikan aspek industri hijau pada Standar Industri Hijau semakin lama semakin baik, karena pada akhirnya penerapannya merupakan bagian dari konsep standar keberlanjutan yang sudah menjadi komitmen.
Secara global, Indonesia membuat komitmen terkait pengurangan efek gas rumah kaca perlu dicermati bersama.
Eko menambahkan Kementerian Perindustrian juga telah memperkenalkan kawasan industri generasi keempat yang aspek industri hijaunya sangat kuat, di mana Industri 4.0 juga masuk didalamnya.
"Kami sudah memfasilitasi pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara yang nantinya akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan memanfaatkan energi yang berasal dari aliran Sungai Kayan," pungkas Eko.
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menyatakan BKPM belum lama ini meluncurkan peta potensi investasi, menunjukkan di Indonesia ada 47 potensi proyek dengan nilai investasi Rp115,2 triliun, yang tersebar di 33 provinsi, terdiri dari 4 sektor, yaitu pariwisata, kawasan ekonomi khusus, industri manufaktur dan infrastruktur. Lokasinya tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Jawa, dan Bali dan Nusa Tenggara.
Proyek investasi ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Dari 47 hingga saat ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap pencapaian 17 SDGs. Hasil pemetaan pembangunan berkelanjutan terhadap SDGs ada 5 yaitu tanpa kemiskinan, kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Untuk mendorong investasi melalui sektor prioritas yang memiliki nilai tambah, pemerintah memprioritaskan antara lain pertama industri berorientasi ekspor seperti farmasi dan alat kesehatan, otomotif, elektronik, energi baru dan terbarukan, infrastruktur, dan pertambangan yang menciptakan nilai tambah.
Arahan dari Presiden untuk transformasi ekonomi dari sektor primer ke industri hilirisasi salah satunya dengan larangan ekspor barang mentah, yang sudah diterapkan sejak 2020. Fokusnya pada sumber daya alam yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain, salah satunya adalah nikel.
Peningkatan nilai ekspor produk turunan dari nikel dalam 3 tahun yang lalu dari US$1,1 miliar diperkirakan akan menjadi US$20 di 2021.
Nikel menjadi komponen utama baterai mobil listrik mobil, yang berkontribusi terbesar yaitu 35 persen. Komponen baterai pada mobil listrik yang banyak digunakan adalah nikel baik nikel kobalt aluminium, maupun nikel mangan kobalt, masing-masing sekitar 80 persen.
"Indonesia memiliki cadangan nikel bijih ni paling tinggi di dunia yaitu 23,7 persen," kata Riyatno.
Hilirisasi nikel menjadikan Indonesia nantinya menjadi pusat produksi mobil listrik dunia. Investasi dari beberapa investor dunia seperti LG energy solution dengan rencana investasi US$9,8 miliar, CATL industri baterai terintegrasi US$5,2 miliar, lalu Foxconn untuk industri kendaraan listrik Hilirisasi investasi juga berdampak besar melalui kerjasama antara BUMN dengan pengusaha nasional di daerah, juga TKDN serta penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Di 2022 pemerintah menetapkan target investasi Rp1.200 dari 2021 yang sebesar Rp900 triliun. BKPM melakukan langkah-langkah strategi antara lain dengan menetapkan 4 pemetaan wilayah untuk penanaman Sumatera, DKI Jakarta dan Kalimantan, Jawa Barat dan seluruh Sulawesi, serta Jawa Timur dengan Papua.
"Dengan pembagian wilayah tersebut diharapkan nantinya masing-masing kabupaten kota ditetapkan targetnya. Tentu secara berkala akan dilakukan pembahasan atau berapa yang jumlah yang bisa direalisasikan," kata Riyatno.
Kedua, di masing-masing daerah akan dibuat daftar investasi terbesar di kabupaten kota dalam rangka untuk mengejar, merealisasikan investasi. Ketiga, membentuk satgas peningkatan investasi yaitu dalam rangka untuk memastikan realisasi investasi PMA PMDN yang telah memperoleh perizinan usaha.
