Presiden: G20 Menunjukkan Indonesia Terdepan Pengembangan Kendaraan Listrik

Jakarta, InfoPublik - Penggunaan kendaraan listrik pada setiap pertemuan G20 harus dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik. Sehingga, dunia mengetahui eksistensi Indonesia dalam menggunakan kendaraan listrik. 

“Melalui penggunaan mobil listrik selama konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik,” ujar Presiden ketika meresmikan peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging yang dikutip melalui laman presidenri.go.id pada Jumat (25/3/2022). 

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi menilai Indonesia harus mempersiapkan segalanya mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu mulai dari industri baterai dan komponen lainnya hingga penyiapan SPKLU dan home charging. 

“Kita tunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat,” ucap Presiden. 

Presiden Jokowi pun mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200 KW dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi dalam mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali, pada November 2022 mendatang. 

“Tadi sudah dilaporkan oleh Dirut PLN bahwa ultra fast charging itu memiliki berbagai keunggulan, pengisian dayanya sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan dan distribusi bebannya dinamis sehingga mempercepat pengisian daya kedua mobil listrik apabila diisi secara bersamaan,” ungkap Presiden. 

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kendaraan listrik merupakan bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak energi fosil yang semakin tinggi harus dihentikan agar kemandirian energi dapat diwujudkan. 

“Ketergantungan kita pada bahan bakar minyak (BBM) pada energi fosil semakin tinggi dan sampai saat ini pemenuhan kebutuhan BBM kita, kita tahu semuanya masih impor, membebani defisit, membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu kondisi ini tidak boleh kita biarkan kita harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi,” tandas Kepala Negara.

Foto: BPMI SETPRES