DEWG G20, Momentum Indonesia Pamer Digitalisasi untuk Transparansi

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan digitalisasi di tata kelola pemerintahan salah satunya lewat e-katalog, menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini karena memberikan banyak keuntungan berupa pemerataan pembangunan dan transparansi.

Salah satunya, menurut Luhut dalam enam hingga tujuh bulan terakhir tidak ada pemimpin daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu, bisa terjadi karena semua anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sudah terdigitalisasi sehingga tercipta transparansi.

"Kalau kita lihat sekarang, amati pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini ada nggak yang ketangkap OTT karena penyalahgunaan APBD? nggak ada, karena semua APBD sekarang itu digitalisasi, transparansi," kata Luhut dalam acara Digital Economy Working Group (DEWG) G20 di, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Pengembangan digitalisasi pun akan terus dilakukan pemerintah, termasuk e-katalog. Luhut menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan e-katalog pada 24 Maret 2022 mendatang.

"E-katalog itu, kita punya government procurement nilainya Rp1.170 triliun tiap tahun. Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen," ujar Luhut.

Pemerintah sebut Luhut, tak mau seperti itu lagi sehingga akan dialokasikan Rp400 triliun untuk belanja produk dalam negeri, yang akan dimasukkan ke e-katalog. Hal itu, pada akhirnya akan menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

"Jadi Rp400 triliun tahun ini kita akan coba semua masuk e-katalog, apa yang terjadi? yang terjadi pemerataan, terjadi semua pembelanjaan dalam negeri," tambahnya.

Digitalisasi Atasi Masalah Kelapa Sawit

Luhut mengungkapkan, tata kelola kelapa sawit disebut masih bermasalah. Digitalisasi pun diyakini bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tata kelola tersebut.

"Dengan kelapa sawit yang sekarang bermasalah, itu pasti dengan digitalisasi itu akan semua nanti bisa kita monitor," jelas Menko Marves Luhut.

Luhut menambahkan, saat ini pada sektor batu bara telah ada sebuah sistem yang ditujukan untuk mengawasi jual beli mineral dan batu bara atau minerba bernama Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara).

"Sekarang batu bara kita itu tidak bisa orang main-main lagi. Jadi dari IUP-IUP itu semua langsung nanti berapa data yang dari dia, berapa data yang di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), data yang keluar dari Kementerian Perdagangan, dari Bea Cukai itu akan semua terekam. Jadi tidak ada lagi terjadi angka yang selisih beda dan itu menimbulkan kerugian negara," ungkap Luhut.

Luhut pun meyakini digitalisasi pada sektor batu bara bisa meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri tahun ini. Dengan digitalisasi, sektor batu bara akan menghasilkan penerimaan lebih besar karena bisa termonitor dengan jelas dan transparan.

"Saya kira pajak kita tahun ini harus lebih tinggi dari target, karena penerimaan dari batu bara pasti lebih tinggi dari target," tambah Luhut.

Luhut juga menjelaskan, pemerintah bakal menerapkan sistem monitoring yang sama pada produk nikel, berkaitan dengan tata niaganya.

Nilai Rupiah Paling Kuat saat ini 

Luhut menyebutkan, status Indonesia sebagai negara besar bisa dilihat dari Rupiah. Saat ini, Rupiah mempunyai nilai tukar mata uang (currency) paling kuat di dunia.

"Jadi kita harus tunjukin, bahwa negara kita negara besar, bukan omong (saja). Itu kita punya data currency yang paling kuat termasuk sekarang di dunia, Indonesia," ujarnya

Bukti Indonesia sebagai negara kuat juga bisa dilihat, dari stabilitas ekonomi yang terjadi di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Itu turut terbantu lewat proses transformasi digital yang dianggap bisa berjalan baik.

"Kenapa? Karena kita sudah bagus. Kenapa? Efisiensi mulai terlihat dengan digitalisasi tadi," kata Luhut.

Foto: Istimewa