:
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia akan menjadikan Presidensi G20 sebagai momentum untuk membuktikan komitmen dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Didik Suhardi, pada Senin (14/3/2022).
“Saya kira kita juga harus mengambil momentum G20 itu, untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam komitmen kita untuk meningkatkan literasi,” kata Didik.
Ia melanjutkan pada tahun lalu Indonesia sudah berhasil mendaftarkan literasi aksara yang sebelumnya belum dimiliki Indonesia, yaitu aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Sunda.
Menurut Didik, pada G20 Indonesia bisa mempertontonkan pentas seni dan budaya. Sehingga para peserta G20 mengetahui tentang bagaimana kekayaan bangsa Indonesia.
“Apalagi, dunia sejatinya telah mengetahui dan mengakui kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. UNESCO pun telah mengatakan Indonesia adalah negara super power budaya,” kata Didik.
Sistem Kolaborasi
Namun demikian, pemerintah menyadari masih banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia. Diperlukan kerja sama pentahelix yang melibatkan lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.
Didik menegaskan bahwa literasi sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kerja sama pentahelix yang dibutuhkan perlu sebuah sistem yang dapat mengkolaborasikan semua unsur secara otomatis.
“Jadi, kita akan menciptakan sebuah sistem sehingga kolaborasi ini bisa dilakukan tanpa harus secara manual. Sistemlah yang nantinya akan membuat orang otomatis berkolaborasi sebagai bagian upaya kita untuk meningkatkan literasi,” kata Didik.
Seperti diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2019, literasi Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada 10 negara terbawah dengan tingkat literasi rendah.
Foto: Kemenko PMK