:
Oleh lsma, Kamis, 17 Februari 2022 | 17:20 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 233
Mandalika, InfoPublik - Pembangunan ekonomi suatu negara akan berimplikasi langsung terhadap meningkatnya laju permintaan energi, sehingga sektor energi juga menjadi salah satu sektor kunci dalam pemulihan ekonomi.
Ketahanan dan keandalan suplai energi akan semakin dibutuhkan, terutama pada 2045, di mana ekonomi Indonesia diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi dan inovatif.
Pemerataan akses energi yang terjangkau akan berdampak langsung pada fasilitas esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang akan berujung pada penguatan ekonomi. Diproyeksikan permintaan energi final nasional pada 2050 dalam skenario Business as Usual (BaU) sebesar 548,8 Million Tonnes of Oil Equivalent (MTOE), skenario pembangunan berkelanjutan sebesar 481,1 MTOE, dan skenario rendah karbon sebesar 424,2 MTOE yang umumnya disumbangkan oleh sektor transportasi dan industri.
”Dalam pengembangan energi dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional, kita telah memiliki garis kebijakan transisi energi atau check point yang dijadikan acuan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan kunci secara virtual pada acara Webinar Nasional G20 yang membahas transisi energi dengan tajuk Menuju Pembangunan Berkelanjutan, di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Beberapa garis kebijakan transisi energi yang dimaksud yakni target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi telah ditetapkan sebesar 23% pada 2025. Selanjutnya, pencapaian Nationally Determined Contribution 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan berikutnya pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.
”Transisi energi yang krusial bagi kita ini akan membutuhkan kebijakan afirmatif dan juga pembiayaan serta akses teknologi. Karena itu, Presiden Jokowi telah menetapkan transisi energi sebagai salah satu topik prioritas utama Presidensi Indonesia di G20,” jelas Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai strategi lainnya dalam upaya mereduksi emisi karbon seperti rencana penerapan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS), pembatasan routine flaring, dan optimalisasi gas bumi untuk transportasi dan rumah tangga.
Ke depannya, industri berbasis hijau akan menjadi primadona, di mana industri berbasis hijau akan mendongkrak ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi negara sekaligus menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi.
Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai penyelarasan terobosan riset perguruan tinggi dan dunia akademis dengan kebutuhan adopsi teknologi di bidang energi ketersediaan dan keterjangkauan isu sentral yang memerlukan solusi cepat.
”Saya harap Webinar Science 20 sebagai engagement group yang mewakili akademisi dan ilmuwan dalam forum G20 dapat memberikan kontribusi, pencerahan dan kajian guna menguatkan komitmen Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga.
(Foto: Humas Ekon)
