Persiapan KTT G20, KLHK- Bank Dunia Sinergi Garap Proyek Mangrove

:


Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 17 Februari 2022 | 13:20 WIB - Redaktur: Untung S - 344


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Bank Dunia (World Bank) untuk menggarap Proyek Mangrove untuk ketahanan masyarakat di Kawasan pesisir (Mangrove for Coastal Resilience Program, M4CR) dalam rangka persiapan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 mendatang.

Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengatakan upaya pengendalian perubahan iklim melalui rehabilitasi mangrove juga akan menjadi isu utama pada gelaran Presidensi G20 Indonesia 2022, yang juga merupakan salah satu prioritas program kerja Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah Indonesia, akan menjadikan mangrove sebagai show case kepada para pemimpin negara yang tergabung di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun ini di Indonesia,” ujar Menteri LHK dalam kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan secara hibrid di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta, pada Rabu (16/2/2022).

Pada pertemuan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi oleh Kepala BRGM Hartono, beserta jajaran Eselon I KLHK dan BRGM. Sementara, World Bank Managing Director for Operations Axel van Trotsenburg, didampingi oleh Vice President for East Asia and the Pacific Manuela Ferro, Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen.

Menurut Menteri Siti, KLHK telah melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan rehabilitasi mangrove, yang dimulai pada 2020 dengan menanam mangrove seluas 63 ribu hektare (ha).

Dalam hal itu, KLHK dipastikan selalu melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pihak dalam upaya rehabilitasi mangrove.

“(Sebagai wujud pelibatan seluruh pihak,-red) hadir para pejabat daerah dari empat provinsi dimana proyek akan dilaksanakan yaitu Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan, upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia saat ini terkait dengan pengurangan emisi karbon dari ekosistem mangrove atau blue carbon.

Oleh karenanya, katanya, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario paling ambisius yaitu LCCP (low carbon compatible with Paris agreement).

“(Dalam LCCP,-red) secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada 2030 dengan sektor Kehutanan dan penggunaan lahan lain (FOLU) sudah mulai net sink,” imbuhnya.

Managing Director for Operations World Bank, Axel van Trotsenburg, menyatakan pihaknya setuju bahwa ekosistem mangrove memberikan kontribusi signifikan terhadap pengendalian perubahan iklim.

Axel juga mengapresiasi inisiatif Indonesia menjadikan mangrove sebagai salah satu isu utama pada Presidensi G20 Indonesia.

“Berbicara upaya pengendalian perubahan iklim, sudah banyak orang mengangkat topik tentang polusi, energi dan sebagainya, tetapi hanya sedikit yang membicarakan mangrove. Kita harus melihatnya secara holistik, dan menjadikan mangrove bagian dari upaya tersebut. Sehingga, kerjasama kita melalui proyek ini juga dapat menjadi sebuah solusi,” pungkasnya.

Foto: Biro Humas KLHK